Keadaan Koperasi Di Indonesia Saat Ini Sangat Mengkwatirkan

JAKARTA – wartaekspres.com - Koperasi Anugerah Mandiri, yang mempunyai badan hukum BH: 1054/BH/M.KUKM.2/III/2120, tanggal 29 Maret 2012 dan beralamat di Jatiwarna, Kota Bekasi, melakukan praktek peminjaman uang kepada masyarakat umum dengan promosi satu jam pinjaman cair. Hal ini membuktikan, bahwa koperasi ini menjalankan bisnis tidak sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari hasil investigasi media ini pada hari Kamis (7/2), wartawan mencoba sebagai masyarakat yang butuh pinjaman dana cepat di koperasi tersebut, hasilnya proses peminjaman sangat mudah asalkan memiliki surat-surat resmi kendaraan sebagai jaminan.

Petugas koperasi atau mungkin layaknya seperti teller di bank, menjelaskan proses peminjaman dana dengan menjaminkan surat resmi kendaraan, hak peminjam (debitur) diwajibkan membayar bulanan sesuai dengan cicilan atau angsuran yang sudah ada di brosur.

Saat ditanya mengenai keanggotaan koperasi, sisa hasil usaha (SHU), rapat anggota, dan korelasi antara debitur sebagai peminjam dana dengan koperasi, petugas itu menerangkan, bahwa tidak ada kaitannya, debitur hanya menjalankan kewajiban mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan anggsuran.

Peminjam dana akan disurvei ke tempat tinggal, kemudian suami/istri menandatangani berkas pinjaman.

Di sini menjadi titik keanehan terhadap koperasi-koperasi yang menjalankan praktek pembungaan uang, padahal institusi pemerintahan yang membidangi perkoperasian itu ada mulai di tingkat pusat maupun daerah, seakan terjadi pembiaran praktek perbankan atas nama koperasi tanpa menerapkan prinsip koperasi yang sebenarnya. 

Yang lebih miris lagi, keterangan yang dikutip dari salah satu karyawan yang mengaku sudah hampir 7 tahun bekerja pada koperasi ini, menjelaskan tentang masalah pada peminjam dana jika terjadi ketidak-patuhan tentang pengembalian pinjaman.

Dia menyampaikan, bahwa peminjam tidak melakukan pengembalian dana sesuai dengan yang disepakati, maka tindakan yang akan dilakukan koperasi ini sama seperti apa yang dilakukan oleh lembaga lain seperti finance. 

“Kami akan melakukan penarikan kendaraan jika pinjaman tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Bedanya adalah, kita belum seperti finance, jadi masih menggunakan nama koperasi,” tambahnya.

Karyawan/petugas itu juga menjelaskan, bahwa sebelum diberikan pinjaman, memang calon peminjam akan dijadikan sebagai anggota terlebih dahulu, namun tidak ada keterikatan dalam keanggotaan koperasi yang sebenarnya, hanya berhak menerima pinjaman dan mengembalikan pinjaman dengan bunga.

Menanggapi hal ini, Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmiko angkat bicara. Agung mengatakan, bahwa banyak koperasi yang tidak taat pada prinsip dan nilai koperasi. Dan kenyataan koperasi sektor simpan pinjam banyak melanggar perundangan serta peraturan pelaksanaannya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sesuai dengan UU dan PP atau Permen yang ada hanya melayani anggotanya dan peling lambat dalam 3 bulan calon anggota harus diangkat menjadi anggota, tetapi banyak calon anggota yang terus tetap menjadi calon anggota, jelasnya lebih lanjut.

Agung juga mengatakan banyak KSP yang beroperasi seperti bank, koperasi hanya jadi alat bisnis pemilik modal untuk menghindari pengawasan BI/OJK.

menurut Agung, untuk melindungi kepentingan anggota/rakyat dari praktik koperasi yang menyimpang, maka pemerintah harus memberikan peringatan untuk koperasi agar taat pada prinsip dan nilai koperasi. Jika dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang ada koperasi masih bandel, maka pemerintah berhak untuk cabut ijin operasional koperasinya dan jika merugikan kepentingan anggota maka proses hukum baik perdata maupun pidana harus dijalankan.

Lebih lanjut Agung menyampaiakan, biasanya model koperasi yang menyimpang dari prinsip koperasi mengenakan bunga tinggi atau biaya administrasi yang besar. Selama itu disetujui dalam RAT dan sesuai dengan peraturan koperasi dan terbuka bagi anggota secara prinsip tidak masalah.

Tetapi jika hanya diputuskan oleh pengurus sepihak maka pemerintah pusat atau daerah wajib membuat peraturan ketentuan tentang: 1. Batas bunga pinjaman maksimal bagi KSP. 2.Batas bunga simpanan. 3.Program layanan usaha simpan pinjam, dan 4.Penegakan sangsi atas pelanggaran usaha simpan pinjam yang ada.

"Semua ini untuk memberikan efek jera dan kehati-hatian bagi pelaku koperasi sektor keuangan," tandas Agung.

Jika koperasi melakukan penarikan atas aset yang dijaminkan harus dilihat atas akad kredit yang diperjanjikan oleh koperasi dan anggota yang meminjam. Untuk itulah masyarakat harus cerdas memilih koperasi yang memberikan layanan keuangan. Rakyat juga harus cerdas dalam bertransaksi dengan "rentenir" berkedok koperasi seperti itu.

“Sebelum bertransaksi harus memahami seperti apa koperasi yang memberikan layanan keuangan tersebut, jangan sampai bertransaksi dengan koperasi yang seperti musang berbulu domba. Dan pemerintah harus tegas memberikan sanksi tegas pada koperasi yang tidak benar menjalankan prinsip berkoperasi,” tutupnya. (Agus/Kontr)