Di Batam, Bupati Lampura Hadiri Rakornas Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

LAMPUNG UTARA - wartaekspres.com - Dilansir dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Bupati Lampung Utara (Lampura), H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019, Kamis (28/2/2019).

Rakornas bertajuk "Pilihan Boleh Beda, Persatuan Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga", dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal Purn.TNI. Dr. H. Wiranto, SH, di Ballroom Hotel Golden View Batam.

Adapun Rakornas ini bertujuan untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif.

Serta guna mengoptimalkan kewaspadaan baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya pencapaian Pemilu yang demokratis.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut, bahwa Rakornas menjadi sebuah kegiatan yang penting dilakukan dalam rangka menyukseskan konsolidasi demokrasi hingga pemungutan suara selesai digelar dan sampai penetapan atau pelantikan berlangsung. Hal ini juga dilakukan sebagai langkah antisipasi berbagai potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019.

"Kenapa Rakornas kewaspadaan ini penting, ya, kegiatan ini kami pandang sangat strategis dan penting maknanya dalam rangka pemantapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019," tuturnya.

Selain itu, sambung Tjahjo Kumolo, juga dalam rangka menyukseskan konsolidasi demokrasi sampai tanggal 20 Oktober 2019 sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres. "Ini saya kira kondisi tata kelola pemerintahan dalam konteks Pemilu yang satu sama lain itu bisa dikatakan ruwet. Tapi bisa dikerjakan dengan baik,” katanya.

Menurut Tjahjo, pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan dan pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi, meski masih terdapat sejumlah permasalahan, sehingga pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sukses.

Dikatakan, bahwa hasil review pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase Pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyingkapi Pileg dan Pilpres sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali.

Meskipun masih diwarnai dengan berbagai permasalahan di daerah, antara lain terkait dengan Daftar Pemilih Tetap, belum terpenuhinya target partisipasi pemilih, fanatisme calon pendukung paslon, netralitas penyelenggara Pemilu, peran petugas Pemilu di lapangan dan juga ancaman berita hoax, sara money politik serta black Champaign. Hal tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan yang harus kita evaluasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Menteri Dalam Negeri meminta dukungan serta peran seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergitas yang kuat dan berkesinambungan. (F15)