JAKARTA – wartaekspres.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto, S.IP, menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Pleno Khusus Lembaga
Pengkajian MPR RI membahas tentang Pertahanan, Keamanan dan wilayah negara
Indonesia, bertempat di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V Kompleks
Senayan-Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Panglima TNI menyampaikan, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok yang diemban oleh
TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara. “Tugas pokok TNI ini kemudian diimplementasikan dalam Operasi
Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ucapnya.
“Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah, terutama di daerah perbatasan, TNI
melaksanakan berbagai langkah yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah. Hal
ini dilaksanakan dengan harapan bahwa pendekatan yang digunakan tidak
semata-mata pendekatan keamanan, namun lebih komprehensif lagi, berkaitan
dengan berbagai aspek kehidupan,” katanya.
Dikatakan pula, bahwa TNI melaksanakan sinkronisasi pembangunan gelar
kekuatan TNI, disesuaikan dengan rencana pembangunan wilayah yang tertuang
dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai basis perencanaan
keterpaduan infrastruktur.
“Pada Mei 2018, saya telah meresmikan pembentukan Divisi 3/Kostrad,
Koarmada III, Koopsau III, dan Pasmar-3. Hadirnya keempat organisasi baru
tersebut, kita harapkan dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional,
khususnya di wilayah Indonesia timur sekaligus
mendukung pembangunan kawasan timur,” ujarnya.
Sedangkan pembangunan pertahanan integratif di
perbatasan juga diwujudkan dalam bentuk
Satuan TNI Terintegrasi. “Pada tanggal 18 Desember 2018, saya telah
meresmikan Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna di dermaga TNI AL Selat Lampa,
Natuna. STT Natuna diharapkan dapat menjadi pangkalan aju operasi TNI
untuk mendukung operasi TNI di utara Indonesia. Rumah Sakit STT ini juga
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memperoleh layanan kesehatan,”
tuturnya.
Selanjutnya Panglima TNI mengatakan, bahwa untuk mengamankan wilayah NKRI, TNI juga melaksanakan operasi dalam negeri
dalam bentuk diantaranya berupa Pasukan Pengamanan di wilayah perbatasan darat
dengan Timor Leste, Malaysia dan Papua New Guinea, Pasukan Pengamanan Daerah
Rawan di Papua, serta Pasukan Pengamanan Pulau Terluar di Pulau-pulau terdepan
Indonesia yang menjadi perbatasan dengan negara tetangga.
“TNI juga melaksanakan operasi keamanan laut, patrol
laut bersama dengan negara tetangga, operasi pertahanan udara nasional, dan
operasi siaga tempur laut,” ucapnya.
Disamping itu, TNI juga membantu Pemerintah dalam
pembangunan infrastruktur melalui pembangunan jalan Trans-Kalimantan sepanjang 719,50 km dari
849,76 km yang direncanakan, dengan rincian Kalimantan Barat sepanjang 380,95
km, Kalimantan Timur 100,40 km dan Kalimantan Utara 238,15 km. Selain itu juga
pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 59,25 km dari sasaran 3.258 km.
Terkait penanggulangan bencana alam dan penyaluran bantuan kemanusiaan,
Panglima TNI menekan, bahwa TNI akan senantiasa siap memberikan
profesionalismenya dalam melaksanakan tugas tersebut. Selama ini
penanganan bencana alam dinilai sudah cukup baik.
“Hal ini terbukti pada saat tahun 2018 lalu kita mengalami bencana alam
secara bertubi-tubi, bahkan 3 jenis bencana dalam waktu bersamaan di Sulawesi
Tengah (gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi), serta di 3 tempat berbeda. Syukur
Alhamdulillah seluruh penanganan bencana tersebut dapat dilakukan secara cepat
dan berhasil memitigasi dampak lanjutannya. Keberhasilan tersebut tidak lepas
dari kesamaan cara berpikir dan bertindak,” jelasnya.
“TNI juga mendorong penyusunan dan penegakkan Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW). Penyusunan RTRW akan memungkinkan antisipasi
terhadap setiap kerawanan yang mungkin muncul akibat bencana alam,” katanya.
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, wilayah-wilayah rawan sebisa mungkin
dihindari ataupun memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan
tersosialisasi. “RTRW juga memberi perhatian pada komponen pertahanan
negara. Melalui proses yang terencana baik, kepentingan pertahanan nasional
juga dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional,” pungkasnya. (Puspen TNI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar