JAKARTA – wartaekspres.com - TNI dan Polri didukung komponen
bangsa lainnya telah melakukan gelar pasukan untuk meyakinkan kepada
masyarakat, agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dapat berjalan
aman dan lancar. TNI tegaskan netral dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, sesuai
dengan perintah Panglima TNI, yakinlah bahwa TNI netral dalam Pemilu dan tidak
perlu diragukan lagi tentang Netralitas TNI.
Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Joni
Supriyanto mewakili Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP, saat
menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan
Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Grand Paragon
Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).
Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto menyampaikan, bahwa ada empat hal
tugas TNI dalam Pemilu tahun 2019, yaitu melaksanakan pemetaan daerah rawan
konflik, memaksimalkan perbantuan kepada Polri, melaksanakan pembinaan teritorial
dan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
“Semua itu untuk dapat mendeteksi, mencegah dan melokalisir sedini mungkin
kejadian atau konflik agar tidak menjadi besar dan membutuhkan tenaga besar
besar untuk mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa TNI telah melakukan berbagai bantuan dalam
menyukseskan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019, mulai dari tahap sebelum
pemungutan suara seperti pengiriman logistik Pemilu ke berbagai wilayah
terpencil yang susah dijangkau dan penempatan pasukan TNI yang ditentukan oleh
Polri sebagai pemegang Komando Pengamanan Pemilu.
“Pada masa kampanye, prajurit TNI ikut memantau situasi kondisi, jika ada
pelanggaran pada saat masa kampanye maka segera melakukan koordinasi dengan
kepolisian terdekat. Pada masa tenang, prajurit TNI ikut memantau situasi
kondisi dengan segera melakukan koordinasi dengan kepolisian terdekat,”
tuturnya.
Ditambahkan oleh Kasum TNI, bahwa pada saat pemungutan suara, prajurit TNI
memantau dan mengawasi dari jarak aman sesuai dengan ketentuan yang telah
diatur.
“Tugas lainnya adalah menjauhkan dan mengamankan penduduk/masyarakat dari
setiap perbuatan yang berniat untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, dan
mencegah/melarang penduduk/ masyarakat yang akan memberikan suaranya,”
katanya.
“Prajurit TNI juga menjauhkan dan mengamankan penduduk/masyarakat dari
setiap kegiatan provokasi yang berniat memecah belah, menimbulkan kerusuhan
hingga pertikaian terbuka,” ucapnya.
Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dihadiri sekitar 2000 peserta dari
Kemenkopolhukam, Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, KPU dan
Bawaslu, bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu
2019. Rakornas ini diselenggarakan oleh Kemendagri RI melalui Dirjen Politik
dan Pemerintahan Umum Kemendagri, nantinya akan menghasilkan rumusan
langkah-langkah strategis dalam Pemilu 2019.
Beberapa narasumber lain dalam Rakornas tersebut, diantaranya Menteri
Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen
TNI (Purn) DR. Djoko Setiadi, M.Si dan Wakabaintelkam Polri Irjen Pol. Drs.
Suntana, M.Si. (Puspen TNI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar