JAKARTA - wartaekspres - Kapolri Jenderal
Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, mendampingi Wakil Presiden RI menghadiri Kuliah Umum
Sespimti Dikreg ke-28 tahun 2019 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat
(8/11/2019) pukul 08.00 WIB.
Acara tersebut
bertema ‘Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Pancasilais Guna
Menyongsong Indonesia Emas.’ Acara diawali dengan Kata Pengantar oleh Kapolri
Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. Dalam pengantarnya Kapolri menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden atas berkenan hadir dalam memberikan
kuliah umum.
Kehadiran Wakil
Presiden di tengah-tengah para peserta Sespimti baik dari TNI Polri merupakan
yang pertama semenjak dilantik. “Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat
menerima arahan dan masukan dari Bapak Wakil Presiden RI,” ujarnya.
Di hadapan 62 peserta
Sespimti, Wapres RI K.H. Ma’ruf meminta Polri mencegah radikalisme di
Indonesia. Selain radikalisme, ia juga meminta Polri mengatasi persoalan yang
menyangkut hal-hal intoleran. “Kita harus mencegah ada kelompok yang keluar
dari komitmen kebangsaan, radikalisme, dan intoleran,” kata Ma’ruf dalam
sambutannya.
“Radikalisme itu
bukan soal pakaian, tapi cara berpikir, cara bersikap, perilaku, dan cara
bertindak. Upaya yang harus kita lakukan, ialah meluruskan cara berpikir, sikap
bertindak, dan gerakan-gerakannya. Perlu ada upaya intensif tentang
kontraradikalisme dan deradikalisasi,” lanjut Ma’ruf.
Selain radikalisme,
Ma’ruf Amin juga mengingatkan para peserta soal ancaman khilafah. Meski begitu,
Ma’ruf memastikan bahwa khilafah tak akan masuk ke Indonesia. Sebab paham
tersebut tak diterima.
“Pertanyaannya kenapa
khilafah ditolak di RI? Bukan ditolak tapi tertolak, kalau tertolak memang tak
bisa masuk. Bukan karena Islami atau tak Islami,” kata Ma’ruf.
Alasannya, lanjut
Ma’ruf, paham khilafah tak sesuai dengan kehidupan di Indonesia. Wapres RI
mengatakan, perlu ada cara untuk menyamakan pemahaman Islam untuk masyarakat
Indonesia.
“Secara proporsional
khilafah tertolak karena menyalahi kesepakatan (bahwa) Indonesia adalah NKRI.
Kalau itu jadi khilafah maka tidak NKRI lagi, negara kesatuan khilafah
Indonesia,” kata Ma’ruf Amin. (Pena
Sukma)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar