JAKARTA - wartaekspres - Bakamla RI menggelar
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) guna membahas draft awal naskah akademik
kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini keamanan dan
keselamatan laut Indonesia, dalam bentuk fusion center informasi maritim yang
dihadiri perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam
pengamanan wilayah laut Indonesia di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No.
56, Menteng, Jakarta Pusat (27/11/19).
Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, MM, mewakili Kepala Bakamla RI
Laksdya Bakamla A. Taufiq R, membuka acara Rakernis pembahasan konsep
rekomendasi Kebijakan Integrasi Sistem Informasi dan Sistem Peringatan Dini
Keamanan dan Keselamatan Laut Indonesia.
Kepala Bakamla RI Lakdya Bakamla A. Taufiq R, dalam sambutannya yang
dibacakan oleh Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, MM, menyampaikan,
bahwa upaya pengamanan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi
Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa kementrian/ lembaga yang bertugas
mengamankan wilayah, dimana mereka memiliki kewenangan untuk mengamankan
wilayah laut berdasarkan ketentuan undang-undang.
Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan sistem
informasi dan sistem peringatan dini untuk pengawasan laut oleh seluruh
instansi terkait masih dilaksanakan sektoral sesuai dengan kewenangannya.
Kepala Bakamla melanjutkan, bahwa tersebarnya pantauan keamanan dan
keselamatan di laut menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi karena
masing-masing instansi membangun suatu sistem pemantauan yang pada dasarnya
sudah dimiliki oleh instansi lainnya.
Oleh karena itu, perlu integrasi sistem informasi dan sistem peringatan
dini seluruh instansi terkait dalam satu wadah untuk menghasilkan informasi
yang sudah diolah (informasi intelijen) untuk digunakan oleh unsur operasi
terdekat seluruh instansi terkait secara terintegrasi guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam pengamanan laut Indonesia, sehingga dapat
mendukung terwujudnya keamanan laut di Indonesia.
"Saya berharap adanya partisipasi aktif dari para kementerian/lembaga
yang hadir, untuk memberikan saran dan masukan sebagai penyempurnaan draft awal
naskah akademik kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini
keamanan dan keselamatan laut Indonesia yang telah disusun oleh tim
perumus," ujar Laksdya Taufiq.
Hadir para undangan perwakilan kementerian/lembaga dari Badan Intelijen
Strategis TNI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perhubungan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL,
Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Kepolisian Perairan dan Udara, Badan
Intelijen Negara, Badan Nasional Narkotika, Badan Siber dan Sandi Negara dan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Turut hadir pula pejabat Bakamla RI antara lain Deputi Jakstra Bakamla RI
Laksda Bakamla Drs. Hariadi, SH, Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla
Sandy M. Latief, S.IP, Direktur Operasi Udara Bakamla RI Laksma Bakamla Olot
Dwi Cahyono dan Direktur Kebijakan Laksma Bakamla Samuel H. Kowaas.
Kegiatan Rakernis ini juga diisi dengan kunjungan para undangan ke Puskodal
Bakamla RI yang nantinya menjadi fusion center informasi maritim. (Humas Bakamla RI/Indonesian Coast Guard)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar