ASAHAN - wartaexpress.com - Jelang perhelatan Pilkada Serentak 2020 dalam pandemi Covid-19 menjadi dilema tersendiri, juga pro kontra di tengah masyarakat Indonesia khusunya Sumatera Utara.
Banyak hal dijadikan perdebatan oleh beberapa elemen masyarakat terkait
penyebaran virus, dimana pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada 9
Desember 2020 mendatang.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Anto Genk di saat
Rakorcab Pemuda Pancasila di Asahan mengatakan, bahwa proses demokrasi harus
tetap berjalan walau di tengah pandemi Covid-19, untuk melanjutkan re-generasi
kepemimpinan masa jabatan Bupati dan Walikota sudah habis.
Selain itu, terhambatnya tonggak pemerintahan dan pembangunan di daerah
yang melaksanakan Pilkada Serentak jika ditunda.
Menurutnya, bahwa Pilkada Serentak ini diharapkan bisa mendongkrak sedikit
perekonomian masyarakat dalam situasi krisis saat ini. "Mau tidak mau,
dalam Pilkada membutuhkan cost (biaya- red), cost akan bergulir ke masyarat,
itu merupak upaya pemerintah mendongkrak ekonomi masyarakat," tuturnya.
Dijelaskannya lagi, namun pilkada kali ini harus tetap mengedepankan
protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan pakai masker.
"Artinya mari kita sama-sama melihat dengan jeli situasi ini dan tetap
mendukung proses demokrasi demi re-generasi kepemimpinan, kita tidak tau kapan
pandemi ini berakhir," jelasnya.
Masih menurut Anto, bahwa dari sisi jurnalis terdapat 56 anggota PWI
tercatat untuk dilibatkan dalam proses perubahan prilaku yang bekerjasama
dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan PWI Pusat.
"Nah, untuk itu kita pun sebagai jurnalis harus juga membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19," tegas Anto. (3rik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar