BLORA - wartaexpress.com - Puluhan eks peserta tes Calon Perangkat Desa yang tergabung dalam Kedungtuban Bersatu melakukan protes pelaksanaan seleksi penjaringan perangkat desa se-Kecamatan Kedungtuban dibatalkan.
Aksi dilakukan oleh
sebagian besar peserta yang gagal mengikuti tes komputer dengan membawa
sejumlah poster yang berisi sindiran dan dugaan kecurangan dalam tes komputer
digelar di Serkretariat Daerah Blora, Jawa Tengah, Selasa (06/04/2021).
Perwakilan massa diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemkab Blora, Sugiyanto, dan sejumlah pejabat termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hariyanto, untuk melakuan audiensi.
Di hadapan para pejabat
Pemkab Blora, mereka menumpahkan keluh-kesah dan tuntutannya, di antaranya
tidak adanya transparansi perihal nilai dalam seleksi tes komputer yang digelar
beberapa waktu lalu.
Perwakilan demonstran
juga menyerahkan berkas tuntutan dan sejumlah bukti rekaman agar menjadi
pertimbangan bagi Pemkab Blora untuk menindaklanjutinya.
Usai audiensi,
koordinator Kedungtuban Bersatu, Muhammad Nasroh mengaku akan ada aksi yang
lebih besar lagi jika tuntutannya tidak dikabulkan. “Yang jelas dari Kedungtuban
Bersatu kalau tuntutan kami tidak dikabulkan, tetap ada aksi yang lebih besar
lagi,” ujar Muhammad Nasroh.
Adapun tuntutan yang kami layangkan, terang Muhammad Nasroh, agar dilakukan evaluasi dalam seleksi penjaringan perangkat desa sejak pendaftaran sampai verifikasi berkas, mengevaluasi pelaksanaan ujian praktik komputer yang dilaksanakan pada Minggu (21/3/2021), karena perangkat yang tidak memadai dan dugaan manipulasi nilai, dan menuntut agar seleksi penjaringan perangkat desa di Kecamatan Kedung tban dibatalkan karena dinilai tidak ada transparansi.
Seorang peserta aksi,
Yudi Priantono, mengatakan, bahwa saat tes seleksi komputer dinilai tidak
sesuai aturan. Ia mencontohkan, di dalam aturan bahwa tes seleksi komputer
secara konkret dimulai sejak menyalakan komputer. Namun, dalam praktiknya
komputer sudah menyala sejak sebelum tes dimulai.
Sementara itu, Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemkab Blora, Sugiyanto menyampaikan, akan
menampung semua keluhan yang disampaikan. Baru setelah itu akan menugaskan tim
dari kabupaten untuk terjun ke lapangan guna melakukan evaluasi.
“Kami hanya menampung
apa yang menjadi keluhan mereka. Dari mereka meminta adanya transparansi
kemudian ada standarisasi nilai. Kemudian nilai kalau bisa diumumkan secara
jelas angkanya. Kami akan menugaskan tim untuk mengevaluasinya, karena ini
sudah berjalan,” ujar dia.
Sugiyanto menambahkan akan melibatkan Inspektorat untuk melakukan klarifkasi di tingkat desa. “Kami sudah ada timnya dari kabupaten untuk penjaringan perangkat desa,” tegasnya. (Lilik)
Ayo bergabung di IONQQ dan nikmati deposit/withdraw yang cepat tanpa harus menunggu lama
BalasHapusIONQQ menyedikaan bonus rollingan 0.3% dan referral 20%
Ayo segera bergabung bersma kami
WA : +855 1537 3217