Pembangunan Rabat Beton Desa Cikalong Amburadul, Kualitas Beton Tidak Maksimal

PANDEGLANG - wartaekspres - Pembangunan Anggran Dana Desa (P3MD) wilayah Kecamatan Cibitung,  Kp. Cisarua, Desa Cikalong, Kabupaten Pandeglang maburadul, pasalnya bangunan rabat beton jalan tersebut tidak melakukan pemadatan dengan mesin alat berat.

Bahkan kegiatan tidak sesuai teknis perencanaan seperti harga satuan, ketebalan beton tidak tidak sesuai volume, agregar bahkan di badan jalan tidak merata, dugaan adonan beton di badan jalan yang terlihat mutu dan kualitasnya ngawur, bahkan baru beberapa hari sudah retak-retak.

Hasil pantauan media dan LSM di lapangan saat plaksanaan (27-01-2020) proyek tersebut tampak dikerjakan asal jadi dan tidak mempertimbangkan kualitas. Bahkan diduga peluang dan niat itu ada karena pengelolaan dana desa minim kontrol dari masyarakat sekitar.

Saat dikonfirmasi koordinator Aliansi Lembaga dan Media (Almed), Arab di ruang kantor, Kamis (31/01/2020) menuturkan, bahwa belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik dan pengawasan di lapangan.

Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa, namun sangat miris hal tersebuat terkesan diabaikan, begitu pun kegiatan banyaknya kekurangan dan tidak maksimal dana desa seharusnya terserap dengan baik dan benar.

"Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa kasus masih ada bentuk penyimpangan, diantaranya peruntukan yang tidak sesuai. Selain itu, hal yang menghambat serapan dana desa sehingga dananya mengendap di Kas Daerah.

“Harus ada sanksi kepada kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” lanjutnya.

Lanjut Arab menjelaskan, bahwa ada nilai positif di balik maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir. Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan.

Tapi dilihat dari sisi negatif, maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Kemdes PDTT untuk introspeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia.

“Karena apapun itu regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya, kembali lagi ke moral manusianya. Ke depan kita akan kedepankan aspek pencegahan. Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian maupun Kejaksaan dalam memberantas korupsi ADD dan DD, nyatanya belum mengunggah hati dari setiap Kades untuk menggunakan anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini dengan sebaik mungkin,” terangnya.

Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala desa dan kepala daerah. Juga ada pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur desa. Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPBDesa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan.

“Penyusunan APBDes dengan skema padat karya, swakelola, tertib transparan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna. Untuk mencegah penyimpangan, wilayah harus mampu memberikan fasilitasi melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi. Namun sangat disayangkan kurangnya penelitian dan pemahaman dalam membuat rancangan harga satuan kontruksi sehingga terkesan ngawur,” tutur Arab.

Sementara saat hendak dikomfirmasi yang bersangkutan masih belum bisa ditemui. (Udin/Arb)