JAKARTA - wartaekspres - TNI sebagai institusi Negara yang bekerja
berdasarkan visi dan misi kenegaraan dan pemerintahan di dalam Kabinet
Indonesia Maju, harus dibangun dengan sistem dan manajemen yang tertata dalam
setiap pelaksanaan tugas menuju clean government and good governance,
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf
Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto saat membuka Rapat Koordinasi
Teknis (Rakornis) POM TNI dan Propam Polri Tahun 2020, bertempat di Aula Gatot
Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2020).
Di hadapan 131 peserta Rakornis POM TNI dan Propam
Polri, Kasum TNI mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komandan
Polisi Militer TNI, para Komandan Polisi Militer Angkatan, Kadiv
Propam Polri dan jajaran serta semua
pihak yang telah mendukung terselenggaranya Rakornis ini. Jadikan forum ini
sebagai media silaturahmi, komunikasi, koordinasi dan bertukar informasi.
Tema yang diangkat pada Rakornis yang
berbunyi “Dengan Semangat Indonesia Maju POM TNI Bertekad Mewujudkan
Profesionalisme dan Sinergitas untuk Memelihara, Menegakkan Hukum, Disiplin dan
Tata Tertib dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”, hal ini sangat relevan
karena TNI membutuhkan sinergi dan kerjasama antar instansi dalam menegakkan
hukum di lingkungan institusi TNI.
Kasum TNI mengingatkan bahwa pada bulan
September tahun 2020, akan menghadapi Pilkada Serentak di 270 daerah, antara
lain 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota. TNI
berkomitmen memastikan Pilkada Serentak terlaksana dengan aman dan sukses
sehingga stabilitas nasional selama rangkaian pilkada dapat terjaga dengan
baik. Menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI harus bersikap netral dan
tidak terseret ke arah polarisasi.
Polisi Militer selaku penegak hukum
harus melaksanakan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak sesuai dengan
netralitas TNI. Secara garis besar pelaksanaan program kerja Polisi Militer TNI
TA 2019 di bidang penegakan hukum, disiplin dan tata tertib telah terlaksana dengan baik,
walaupun masih ada kendala dan permasalahan di lapangan.
Dari hasil evaluasi tahun 2019 secara
umum, angka pelanggaran mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2018. Namun
terdapat kenaikan jumlah pada tiga jenis pelanggaran yang harus menjadi
perhatian bersama, yaitu pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan senjata api
dan bahan peledak.
Kepada seluruh jajaran Polisi Militer,
Kasum TNI meminta untuk segera menyamakan persepsi dan menajamkan rumusan tugas
untuk dijadikan referensi guna meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas.
Rakornis ini juga bertujuan menciptakan keseragaman pola pikir, pola sikap dan
pola tindak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Militer serta
menguatkan soliditas, integritas dan koordinasi yang baik antar Polisi Militer
dan Propam Polri serta Penegak Hukum lainnya sehingga mencegah terjadinya
gesekan dan permasalahan antara prajurit TNI dan Polri serta masyarakat.
Di akhir sambutannya Kasum TNI berharap kepada para
peserta Rakornis untuk menyampaikan berbagai ide cerdas dan inovatif demi
kemajuan TNI. Disamping itu, manfaatkan forum Rakornis ini untuk menguatkan
jalinan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang harmonis guna menyamakan
persepsi dan memantapkan sinergitas serta profesionalitas dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab. (Puspen TNI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar