HMI dan Pemuda Muslimin Natuna Desak Pemda Lakukan Karantina Khusus

Pirdaus, Ketua HMI Natuna

NATUNA - wartaekspres - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Natuna mendesak pemerintah daerah untuk melakukan karantina khusus/terlokalisir guna memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Natuna.

"Resiko penyebaran Covid 19 di Kabupaten Natuna akan semakin meningkat, bila akses keluar masuk Natuna masih dibiarkan terbuka,” ujar Ketua HMI Natuna Pirdaus Sabtu pagi (11/04/2020).

"Mengingat di Indonesia saat ini penyebaran Covid 19 semakin meluas dan yang terpapar semakin banyak, maka perlu ketegasan dari Pemkab Natuna dalam melakukan pencegahan agar covid 19 tidak masuk dan menyebar di Natuna. Dan kesehatan serta keselamatan masyarakat Natuna harus menjadi prioritas utama oleh Pemkab Natuna saat ini," katanya.

Selama ini warga yang datang dari daerah luar nnatuna hanya dihimbau oleh pemerintah daerah untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing.

Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Natuna

"Hal ini sangat rentan dan potensi penyebaran Covid 19 sangat besar, sebab yang dihimbau untuk karantina mandiri di rumah masing-masing sangat beresiko tidak mentaati himbauan pemerintah, dikhawatirkan akan melakukan kontak dengan keluarganya kemudian keluarganya akan melakukan kontak lagi dengan masyarakat lain,” lanjut Pirdaus.

Dan tidak menutup kemungkinan akan ada warga yang baru datang dari luar tersebut lolos dari pengawasan tim gugus tugas, bagi yang bandel tidak memperdulikan himbauan pemerintah, akan berkeluyuran dan berbaur dengan masyarakat lain.

Sementara itu, Ketua Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Natuna, Yanto, sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lalai dan kurang sigap dalam memaksimalkan upaya pencegahan Covid 19.

"Seharusnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 15 miliar yang katanya diperuntukkan guna penanganan Covid 19 ini, tidak sulit bagi pemda menyediakan satu lokasi khusus untuk mengkarantina warga yang baru tiba di Natuna. Kami rasa Pemda kurang peka dalam membaca situasi, karena saat ini hampir seluruh masyarakat Natuna mendesak Pemda untuk mengeluarkan kebijakan ini," ujar Yanto.

Seperti diketahui, bahwa terkait lockdown wilayah bukanlah kebijakan Pemda namun kebijakan pemerintah pusat, namun untuk antisipasi karantina terlokalisir merupakan kebijakan Pemda masing-masing.

"Jika hanya menunggu sampai ketika sudah ada masyarakat kita yang terpapar, itu merupakan langkah yang keliru, lebih baik kita mencegah dan meminimalisir dari pada sibuk dan riuh setelah hal yang tidak kita inginkan terjadi," tutup dia. (S. Utomo)