 |
| Ketua Dema STAI M. Arif |
NATUNA - wartaekspres - Dengan semakin mewabahnya Covid 19
saat ini, banyak kekhawatiran masyarakat akan dampak penyebaranya di Kabupaten
Natuna. Tuntutan karantina wilayah serta karantina terlokalisir bagi warga yang
baru tiba di Natuna semakin disuarakan, bukan hanya di berbagai obrolan dan
perbincangan antar warga, namun di medsos dan group WhatsApp pun semakin digaungkan.
Namun sampai saat ini
belum ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Natuna untuk melakukan Karantina
terlokalisir tersebut. Pemda Natuna melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19
masih merasa bahwa Karantina Mandiri di rumah masih merupakan opsi yang aman
dan efektif untuk mencegah penyebaran Covid 19 di Natuna. Hanya ada beberapa
desa di Kecamatan Bunguran Batubi yang sudah mekakukanya, itupun atas inisiatifnya
masing-masing dengan pertimbangan keamanan warganya.
Timbul pertanyaan,
seberapa efektif karantina mandiri ini untuk mencegah penyebaran Covid 19 di Kabupaten
Natuna?
Dari pantauan wartaekspres saat wawancara dengan AW,
warga yang mengaku pernah kontak langsung dengan penderita Covid 19, mengaku
masih khawatir dengan karantina mandiri di rumah.
"Pemerintah
terkesan lalai tidak melakukan karantina khusus, hanya sekedar semprot-semprot
dan pengecekan suhu tubuh. Penyemprotan itu sudah merupakan hal wajib yang
dilakukan bagi siapapun yang baru tiba. Lalu apa tindakan setelah disemprot,
harusnya ada isolasi khusus bagi warga yang baru tiba di Natuna. Apalagi yang
tiba dari daerah zona merah. Bukan dikarantina di rumah, seperti ini justru meresahkan
banyak pihak termasuk keluarga kita sendiri.
Ketua Dema STAI Kabupaten
Natuna, M. Arif angkat bicara terkait hal ini. “Kami mahasiswa tempatan sudah
mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan mahasiswa yang baru tiba di
Natuna, dan sepakat untuk mendesak Pemda
melalui Tim Gugus Tugas untuk melakukan karantina terlokalisir, bukan hanya
sekedar karantina mandiri di rumah,” ujarnya.
 |
| Ketua Lembaga Dakwah Kampus STAI Natuna, Zakaria |
Mewakili suara mahasiswa,
Arif mengatakan, bahwa karantina mandiri tidaklah efektif untuk mencegah
apalagi memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Selama akses keluar masuk
Natuna masih terbuka lebar seperti saat ini, Pemda bak bermimpi di siang bolong
jika ingin memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
Hal senada datang
dari Ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) STAI Natuna, Zakaria mengatakan, bahwa
Pemerintah Natuna terkesan lambat dan kurang tanggap dalam mengantisipasi
penyebaran Covid 19. Sebelumnya kami bersama beberapa elemen kepemudaan sudah
pernah melakukan audiensi dengan pihak DPRD Natuna guna menyuarakan desakan untuk
segera diberlakukanya Lockdown dan karantina khusus, namun hasilnya kurang
memuaskan.
"Lockdown
sepenuhnya merupakan kebijakan pusat, Pemda tidak memiliki wewenang untuk itu,
namun terkait karantina khusus di suatu lokasi sepenuhnya merupakan kebijakan Ppemda.
Ini yang ingin kita minta supaya Bupati bisa mengambil kebijakan tersebut,"
ujar Zakaria.
Percuma bila warga
Natuna dihimbau untuk melakukan social distancing, dilakukan penyemprotan di sana-sini
bila warga yang datang hanya dikarantina di rumah. Apakah ada jaminan bila
mereka yang dikarantina di rumah tidak melakukan interaksi terhadap masyarakat,
paling tidak terhadap keluarganya. Dan keluarganya pasti berinteraksi dengan
masyarakat di sekitarnya. “Kalau menurut saya ini sama saja bohong, karantina
mandiri bukan sebuah solusi," tegasnya.
"Apalagi
banyaknya laporan dari masyarakat, bahwa beberapa orang yang baru datang itu
tidak mematuhi karantina mandiri selama 14 hari, dan berkeliaran tanpa
pengawasan.Tentu hal ini membuat masyarakat semakin khawatir," tambahnya.
Tim Gugus Tugas Percepatan
Pencegahan Penyebaran Covid 19 saat dikonfirmasi terkait karantina beralasan
bahwa kebijakan yang diambil saat ini sudah sesuai dengan pedoman dari Kemenkes,
untuk OTG, ODP dan PDP ringan, cukup diisolasi secara mandiri. (S. Utomo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar