Rapat dihadiri Kasdam XII/Tpr, Brigjen TNI Djaka Budhi
Utama, S.Sos, bersama para pejabat utama Kodam XII/Tpr, yang diikuti oleh para
Komandan Satuan jajaran Kodam XII/Tpr.
Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad
menyampaikan kepada jajaran, terkait dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 bahwa
Presiden memerintahkan kepada TNI untuk mendukung dan membantu sepenuhnya para
kepala daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penanganan Covid-19.
Kemudian TNI melalui instruksi Presiden tersebut juga
diperintahkan untuk mendukung Gugus Tugas Pusat atau Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Kita harus mendukung program tersebut, untuk itu agar
segera para Dansat menginventarisir personel dan materiil yang ada di
satuan," tegas Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.
Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyampaikan, bahwa Presiden
dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan menginginkan TNI membangun
komunikasi partisipatif. Artinya ada partisipasi dari masyarakat untuk
bagaimana masyarakat ini secara sadar ikhlas beraktifitas dengan mentaati
protokol kesehatan. Sehingga menjadi kebiasaan.
"Kemudian dengan kaitan ekonomi, tiap-tiap Dandim agar
bekerja sama dengan dinas terkait untuk melaksanakan pengawalan terhadap pelaku
industri atau UMKM untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga ekonomi tetap
berjalan dan tetap aman dari Covid-19," tegas Mayjen TNI Muhammad Nur
Rahmad.
Sementara Asops Kasdam XII/Tpr, Kolonel Inf Iwan
Rosandriyanto, S.IP, selaku Asops Kogasgabpad dalam paparannya menyampaikan dua
hal terkait evaluasi dan draft penanganan Covid-19. Untuk evaluasi penanganan
Covid 19 dan pendisiplinan Protokol Kesehatan dalam rangka mayarakat produktif
dan aman Covid-19. Pertama untuk rapid test dan swab masih belum dilakukan
secara serentak di tiap-tiap daerah.
Kemudian untuk tracking masih bersifat kondisional. Hasil
swab saat ini masih memerlukan waktu yang lama. Serta jumlah kasus positif di
wilayah perkantoran masih meningkat. Untuk tingkat kesadaran masyarakat sudah
mencapai 91,12 persen. Masih terdapat penumpukan masyarakat terutama di pasar
tradisional.
"Kita akan melaksanakan operasi lanjutan sesuai instruksi presiden. Perlu dioptimalkan pemberdayaan para pakar dan akademisi kemudian masih perlu pelibatan peran media, ini menjadi atensi untuk komuniti penerangan dan komunitas di tempat-tempat publik, mohon dapatnya memasang pamflet, baliho, himbauan dan media dimaksimalkan," ujar Asops Kasdam XII/Tpr. (Rls/danil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar