Oleh : Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe,
S.Sos. (Kapendam XII/Tpr)
KAPUAS HULU - wartaekspres - Indonesia memiliki
wilayah yang cukup luas, yang membentang dari sabang sampai dengan Merauke.
Luas wilayah tersebut merupakan kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa
ini jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Namun demikian luasnya wilayah
juga menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia, pemerataan pembangunan sulit
diwujudkan dihadapkan dengan luas wilayah negara ini. Untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan pemerintah memiliki keterbatasan, baik dari segi
anggaran maupun sumber daya manusianya. Kurang meratanya pembangunan ini sampai
saat ini juga dirasakan oleh masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat.
Masyarakat pedesaan di perbatasan mengalami ketertinggalan dibandingkan daerah
daerah lain di Indonesia. Masih ada desa-desa di perbatasan yang terisolir
sampai saat sekarang akibat tidak adanya infrastruktur jalan. Banyak anak anak
perbatasan yang masih kurang mendapat pendidikan.
Roda perekonomian di perbatasan masih berjalan lambat karena tidak adanya
infrastruktur yang menunjang untuk meningkatkan kesejateraan hidup masyarakat.
Sebagian besar masyarakat lebih memilih menjual hasil bumi mereka ke negara
tetangga Malaysia. Karena masyarakat tidak sanggup membayar biaya angkut yang
cukup besar bila menjualnya di wilayah Indonesia karena mereka harus menempuh
jalur sungai oleh karena tidak adanya jalan darat yang bisa mereka lewati.
Akibatnya perputaran uang tidak terjadi di wilayah sendiri akan tetapi di
negara lain. Sehingga tingkat kesejahteraan hidup masyarakat sulit terwujud.
Terjadi kurang meratanya pembangunan di perbatasan membuktikan bahwa masih
kurangnya kepedulian kita bersama untuk ikut serta dalam pembangunan.
Masih terjadi kurang meratanya pembangunan, lantas kita tidak boleh saling
menyalahkan, kita tidak boleh menuding pemerintah kurang mampu dalam mengelola
negara ini, untuk mewujudkan kesejateraaan bagi masyarakatnya. Seperti yang
sudah disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah juga memiliki keterbatasan baik
dalam pendanaan maupun sarana untuk membangun. Untuk itu diperlukan kesadaran
bersama untuk bahu-membahu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan
pembangunan guna mengejar ketertinggalan ini.
Sadar pentingnya kebersamaan dalam pembangunan, Kodam XII/Tanjungpura
melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang sampai saat ini sudah
dilaksanakan ke-106 kalinya. Membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan
di wilayah pedesaan di perbatasan. Dengan bekerjasama lintas sektoral, baik
oleh TNI, Polri, lembaga maupun kementerian terkait Kodam XII/Tpr menggelar
TMMD di dua wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yaitu di Kodim
1202/Singkawang yang dilaksanakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad,
Kabupaten Sambas serta di Kodim 1206/Putussibau yang dilaksanakan di Desa Manua
Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.
Pada TMMD kali ini Kodam XII/Tpr berhasil membangun sarana dan prasarana
yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan seperti
pembangunan jalan dan jembatan, rehab tempat ibadah, rabat beton, pembangunan
poskamling. Kodam XII/Tpr mewujudkan keberadaan negara bagi warga perbatasan
melalui TMMD.
Melalui hasil pelaksanaan program TMMD, Kodam XII/Tpr telah berhasil
mengangkat keterpurukan masyarakat pedesaan di wilayah perbatasaan. Dengan
dibangunya sarana dan prasarana yang sesuai dengan usulan dari masyarakat serta
menyentuh langsung kepentingan masyarakat, secara perlahan kemajuan wilayah
perbatasan dapat dirasakan. Seperti dengan adanya jalan, semakin mempermudah
transportasi, aksespun terbuka dan semakin mudah, keamanan lingkungan meningkat
dengan dibangunnya poskamling.
Selain itu melalui TMMD ini semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dan
Rakyat serta semakin meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan. TMMD
yang membuktikan bahwa negara hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat
perbatasan tentunya akan membangun kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam
bela negara. Untuk itu diharapkan program TMMD ini kedepannya terus
dilaksanakan sebagai solusi untuk percepatan pembangunan di daerah terisolir,
desa tertinggal, daerah perbatasan, maupun daerah kumuh perkotaan di Indonesia.
Sehingga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud. (Rls/danil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar