JAKARTA -
wartaekspres - Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, S.IP, diwakili
oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto mengikuti Rapat
Kerja Panitia Khusus (Raker Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara, bertempat di
Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Raker
Pansus yang diikuti pula dari jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI,
Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI, dibuka
secara resmi oleh Ketua Pansus Pemindahan Ibukota Zainudin Amali.
Dalam
kesempatan tersebut, Kasum TNI menuturkan, bahwa berdasarkan rencana dari
Bappenas, penempatan Ibukota Negara berada di wilayah Penajam Paser Utara yang
akan dibangun pusat pemerintahan. “Untuk instansi militer, termasuk rencana
pemindahan Mabes TNI dan jajarannya berada di wilayah Kutai Kartanegara
berjarak 117 km dari Ibukota Negara nantinya,” ujarnya.
Selanjutnya
disampaikan, bahwa penempatan Ibukota yang berlokasi di Kalimantan Timur akan
menghadapi perbatasan dengan Malaysia yaitu 2.602 km. “Kemudian kita memiliki
batas maritime dengan Malaysia yang diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI),” ucapnya.
“Penempatan
Ibukota Negara tentunya tidak terlepas dari potensi ancaman, baik militer
maupun non militer, baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Letjen TNI Joni
Supriyanto.
Ikut
serta mendampingi Kasum TNI diantaranya Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung
Prasetiawan, MAP, Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos,
Askomlek Panglima TNI Laksda TNI Lutfi Syaefullah, SH, MM, M.MDS, Kababinkum
TNI Mayjen TNI Joko Purnomo, SH, MH, dan Waasops Panglima TNI Marsma TNI M.
Khairil Lubis.
(Puspen TNI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar