MANADO
- wartaekspres - Perwakilan dari berbagai instansi menandatangani komitmen
bersama Forum Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut (Kamlamla) di Sulawesi
Utara. Penandatanganan itu berlangsung pada sesi terakhir Rapat Koordinasi
Pembentukan Forum Kerja Sama Kamlamla yang digelar Direktorat Kerja Sama
Bakamla RI di salah satu hotel di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (26/9/2019).
Sesuai
tema yang diangkat yakni “Melalui Pembentukan Forum Kerja Sama Kita Bangun
Komitmen Bersama Dalam Keamanan dan Keselamatan Laut di Provinsi Sulawesi
Utara”, Bakamla RI mengajak seluruh pemangku kepentingan di laut dan pemerintah
daerah untuk menyamakan persepsi, pola pikir, pola sikap dan pola tindak, dan
mengatasi permasalahan secara bersama demi terciptanya rasa aman dan nyaman di
laut.
Ajakan
itu diserukan oleh Plh. Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim saat mewakili
Kepala Bakamla RI memberikan kata sambutan membuka acara. Dikatakannya, bahwa dengan
semakin pentingnya peran laut bagi kehidupan Bangsa maka pengaturan tata
pemerintahan di laut menuntut suatu sistem yang dapat menjaga dan mengamankan
sumber daya yang tersedia, termasuk bagaimana proses penegakan hukumnya.
Sesuai
peraturan perundang-undangan, kewenangan terkait penegakan hukum di laut
tersebar ke beberapa Kementerian/Lembaga yang diberikan mandat, dimana
seringkali apparat yang satu harus berhadapan dengan apparat penegak hukum
lainnya dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan perkara di laut. “Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan untuk melakukan sinergitas
tugas dan fungsi para penegak hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi
Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya,
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE, diwakili oleh Asisten 1 Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang, M.Si, yang sekaligus
bertindak selaku narasumber menuturkan tentang Peran dan Keterlibatan
Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Laut yang Aman di Sulawesi Utara.
Dikatakannya,
bahwa geoposisi Sulut yang berhadapan langsung dengan lautan Pasifik
menempatkan daerah ini lebih dekat dengan negara-negara yang masuk dalam kerja
sama ekonomi Asia Tenggara (AFTA) dan Asia Pasific ( APEC). “Posisi Sulut
relative lebih dekat dengan negara dan kota-kota besar pusat pertumbuhan
ekonomi di kawasan pasifik jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia
seperti Jakarta, Surabaya atau Makasar,” ujarnya.
Salah
satu arah pembangunan yang sedang berjalan yaitu bersinergi dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Filipina membuka jalur pelayaran Rol on Rol off (Ro-Ro)
Davao-General Santos-Bitung, serta mengaktualisasikan upaya realisasi beberapa
program prioritas dan proyek strategis nasional, diantaranya yaitu pengembangan
Pelabuhan Bitung.
Pada
rakor tersebut hadir pula selaku nara sumber yaitu Kepala Kantor Kamla Zona
Maritim Tengah Laksma Bakamla Drs. Bastomy Sanap, SH, MBA, M.Hum, membawakan
materi “Peran Bakamla Dalam Upaya Penegakan Hukum di Laut Untuk Mewujudkan
Poros Maritim Dunia” serta Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Tinggi Sulut Raymond
Pelupesi menyampaikan materi “Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Laut”.
Sedangkan
puluhan peserta yang hadir dalam rakor ini berasal dari KSOP Manado, Pangkalan
PSDKP Bitung, Basarnas Manado, Dirpolairud Polda Sulut, Dinas Perhubungan
Sulut, HNSI Manado, Binda Sulut, Imigrasi, Bea Cukai Manado, Kejati Sulut, dan
mahasiswa Universitas Sam Ratulangi. Hadir pula personel Bakamla RI di wilayah
Zona Maritime Tengah yaitu dari Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Manado, GS
Bitung, SPKKL Kema, Pangkalan Serei, dan KN Singa Laut. Rapat koordinasi
ditutup dengan ditandatanganinya komitmen bersama Forum Kerja Sama Keamanan dan
Keselamatan Laut di Sulawesi Utara oleh seluruh peserta yang hadir. (Humas Bakamla RI/PR Indonesian Coast Guard)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar