SEMARANG - wartaexpress.com - Menyikapi beredarnya himbauan dari birokrasi di beberapa provinsi yang seakan memandang sebelah mata atas Program Pertades yang saat ini sedang disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh GM PT. MTI bersama tim sitacnya.
Telah ditemukan banyak himbauan, baik berupa surat maupun melalui Grup WA yang dilayangkan ke desa-desa melalui jalur birokrasi, yang pada intinya Kepala Desa dan BUMDes untuk tidak mendukung secara langsung maupun tidak langsung program Pertades yang dianggap tidak resmi menurut versi mereka.
“Namun di sisi lain
birokrasi tersebut merekomendasikan program sejenis kepada bawahannya untuk mengambil
program tersebut. Ada kepentingan apa di balik ini semua,” ujar Co. GM.
Maka A. Yahya selaku
Co. GM PT. MTI mengambil langkah komunikasi langsung dengan rekan-rekan yang mengabdi
di Istana Negara untuk menyampaikan polemik yang terjadi di beberapa provinsi
khususnya di Jambi dan Bali.
Dengan harapan polemik
antara birokrasi dan Program Pertades bisa tersampaikan langsung kepada
Presiden RI, Kemendesa dan Kemendagri.
Alhasil 2x24 jam rekan dari Istana langsung merapat ke Kantor Pusat PT. MTI Semarang guna menindaklanjuti laporan dari Co.GM PT. MTI.
Setelah semua
permasalahan yang terjadi di lapangan disampaikan Co. GM, maka rekan dari
Istana akan segera melakukan klarifikasi kepada birokrasi untuk meluruskan pemahaman
terkait legalitas serta visi-misi Program Pertades.
Sehingga tidak ada
lagi anggapan Pertades itu tidak resmi dan tidak ada lagi himbauan yang seakan menjegal
dan menghalangi desa untuk membuka unit usaha BBM legal milik BUMDes, serta memberikan
pelayanan perijinan dengan mudah bagi desa yang ingin bekerjasama dengan manajemen
Pertades.
Pada kesempatan itu hadir
pula dua orang anggota DPRD dari Provinsi Lampung, sengaja berkunjung ke PT.
MTI Semarang guna minta penjelasan program Pertades sekaligus study banding
untuk dikembangkan di wilayahnya.
Direktur Utama dan Direktur Oprasional PT. MTI mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari pihak istana atas issu nasional Pertades yang terjadi di beberapa provinsi.
“Tujuan PT. MTI memprakarsai
program Pertades ini adalah ingin menjalankan amanat Undang- Undang BPH Migas No.6
Tahun 2015, sehingga BUMDes bisa memiliki peluang bisnis BBM secara legal, yang
selama ini hanya bisa dimiliki oleh para kapital,” ungkap Dir Ops PT. MTI.
Pertades tidak punya
tujuan bersaing dengan SPBU Pertamina, tetapi justru ingin membantu Pemerintah
supaya masyarakat yang jauh dari SPBU melalui unit-unit Pertades yang dibangun
di titik terjauh dari SPBU.
“Jadi terasa lucu jika birokrasi seakan menghalangi langkah kami untuk membantu desa guna mendapat PADes. Seperti contoh pembuatan IMB di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, seakan dipersulit sehingga proses pembangunan tertunda. Ini maksudnya apa?” pungkasnya. (Yahya)




Tidak ada komentar:
Posting Komentar