Anggaran Publikasi Covid Rp 700 Juta Diskominfo Dipertanyakan

GARUT - wartaekspres - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Garut, Iden Sambas, menyayangkan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menghentikan sementara pembayaran koran dan majalah dengan alasan adanya pemangkasan anggaran dampak dari Covid-19.

"Seharusnya sebagai corong Pemerintah Kabupaten, Diskominfo dapat mengayomi dan bekerjasama dengan media termasuk dalam berlangganan koran. Dengan dihentikannya pembayaran, ini akan berdampak buruk bagi Pemkab Garut. Alasannya tidak masuk akal pemangkasan anggaran," ujarnya, Sabtu (1/8/2020).

Dikatakan Iden, bahwa setiap SKPD termasuk Diskominfo setiap tahunnya terdapat anggaran untuk pembayaran koran dan majalah, termasuk bisa bekerjasama dengan dalam publikasi.

"Ada biayanya, Diskominfo kan corongnya Pemkab dan harus bekerjasama dengan media. Aneh juga anggaran BTT untuk covid juga ratusan miliar kenapa harus memangkas lagi anggaran untuk pembayaran korana dan majalah," cetusnya.

Selain akan berdampak buruk terhadap hubungan komunikasi dengan awak media, diberhentikannya pembayaran koran dan majalah, justru akan mematikan usaha agen dan loper koran yang setiap hari membagikan koran termasuk perusahaan media besar juga akan kena dampaknya.

"Agen dan loper koran akan kehilangan mata pencahariannya, ini tidak sesuai dengan program pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Akan banyak yang gulung tikar," ucapnya.

Iden juga mengaku, bahwa banyak keluhan masih adanya tunggakan-tunggakan pembayaran koran dan majalah serta tunggakan pembayaran iklan.

"Kenapa ini bisa terjadi, anggaran di setiap SKPD setiap bulannya ada. Nunggak ini yang menjadi pertanyaan besar?," tegasnya.

Fraksi PKB, kata Iden, akan mempertanyakan anggaran-anggaran yang ada di Diskominfo Garut, termasuk anggaran 700 juta untuk publikasi Covid-19, sejauh mana realisasinya. "Kita akan pertanyakan anggaran yang ada di Diskominfo, sangat besar lho," pungkasnya. (Koes)