PEKALONGAN - wartaekspres - Presiden DPD Apedi
Provinsi Jateng Muhamad Ismail Zulkarnain menyerahkan SK DPC Apedi se-Jawa
Tengah, salah satunya Kabupaten Purworejo, dimana Akhmad Yahya ditunjuk menjadi
Presiden Dewan Pimpinan Cabang Apedi Kabupaten Purworejo, bertempat di Hotel
Dian Candra, Wiradesa Pekalongan, Minggu (19/01/2020).
Pada kesempatan itu,.
Ismail menyampaikan beberapa Program Apedi yang akan dimulai awal Februari
2020, diantaranya yaitu Program Desa Awsem (antar, warung sembako murah), yakni
pertama program bundling sewa kendaraan, pembuatan pick point ekspedisi di
setiap desa, dan sembako murah (beras, terigu, minyak goreng).
Kedua, melalui DPD Apedi
akan membangun dealer Esemka Bima, dimana DPD bisa menyewakan ke BUMDes dengan
deposit 12,5 jt, per bulan 3 jt, selama 5 tahun (di luar ongkir, harga mungkin
berubah). Ketiga, setelah 5 tahun, deposit bisa diambil atau tukar mobil.
Keempat, keunggulan
sewa, tidak perlu keluar biaya service, asuransi, tiap bulan juga ada cuci
mobil gratis, kalau kerusakan karena user, cukup ganti jasa service saja, tidak
perlu mengganti biaya spare part. Kelima, per 10 unit pesanan, baru dieksekusi,
dan akan dibuatkan bengkel Ssemka, dengan ketentuan dari DPC menyediakan tempat
dan mekanik, Esemka memberikan peralatan, spare part, dan pelatihan mekanik
(DPD memberikan data seluruh jenis mobil di kabupaten, agar kita drop spare
part semua jenis mobil tersebut agar bisa melayani mobil non Esemka)
Keenam, untuk DPC
yang memesan hingga 50 unit, kita akan kerjasama untuk membangun semacam rest
area seluas 20 Ha, Daerah menyediakan lahan, investor akan membangun pom bensin, bengkel, dealer, motel,
marketplace untuk BUMDes, sistem pembagian saham. Konsep ini kita sebut 3S,
termaksud jugs gudang untuk membeli hasil bumi dari petani dan kita salurkan
Ketujuh, setiap desa,
cukup membayar membership 150 ribu, menyediakan timbangan, dan mencetak
spanduk, sudah bisa menjadi kantor ekspedisi desa, sedangkan DPC menyediakan
cabang ekpedisi untuk menerima seluruh paket dari desa. Dan kedelapan, kita
juga support warung atau bumdes agar bisa dapat harga pabrik, untuk setiap
daerah akan berbeda, saat ini untuk sembako kami baru sanggup di Jawa, doakan
untuk daerah lain secepatnya.
Selain itu juga ada
Program prioritas Apedi, yakni Jadel (jaringan desa online). Adapun bentuk
program adalah unit usaha penjualan bandwith ke warga melalui bumdes/unit
bisnis desa ke masyarakat. Harga per bulan kisaran 75 hingga 200 ribu, sesuai
kecepatan.
Khusus untuk satelit
di kisaran 200 hingga 300 ribu perbulan (intranet 20 GB, free voice call dan
send data satu desa, kalau 1 kabupaten pakai, berarti free 1 kabupaten). Include
aplikasi untuk transaksi online, markeplace untuk memasarkan produk, bayar
pulsa listrik, hingga sembako.
Kemudian By request
bisa dibuatkan aplikasi layanan desa dan laporan dana desa online yang bisa
dilihat oleh warga. Kelebihan Jadoel, selama masih dalam area desa kita bisa
online, bahkan jika ke desa tetangga juga memakai jadoel, maka user tetap bisa
online layaknya GSM, dan menghubungkan seluruh desa dalam Jadoel, dan juga
sekolah-sekolah.
Tentang teknis
program yakni 1 desa menyediakan 2 tenaga ahli untuk dilatih maintenance alat dan
jaringan, serta digital marketing sebagai tenaga pemasar produk2 desa. Desa
berkomitment untuk membayar infrastruktur internet, senilai 195 jt untuk
jaringan fiber, pembayaran dapat dibayar maksimal 6 bulan setelah pemasangan
Selanjutnya. desa
yang telah melunasi pembayaran infrastuktur, akan mendapatkan bagi hasil 70%
untuk BUMDes perunit bisnis, 30% rekanan DPD Apedi sebagai pengelola lokal.
Sebelum ada pelunasan infrastruktur maka tidak ada bagi hasil bagi desa.
Proyeksi omzet, 300 user dengan harga 150ribu perbulan itu bisa menghasilkan 45
juta, bersih di 15 juta perbulan.
“Format kerjasama MoU
bisa diminta ke Direktur 2 atau Pak Andries. Untuk satelite, infrastuktur bisa
dicicil selama 3 tahun maksimal, infrastuktur lebih murah dibanding fiber
optik, tapi perkiraan harga saya belum dapat,” ungkapnya.
Musda ke: 1 dihadiri
oleh perwakilan DPP, DPD, serta dari unsur DPC Kab. Pekalongan, Kab Magelang, Brebes,
Pemalang, Purworejo, Kab Blora, Kab. Kendal, Kab. Karanganyar, Kab.
Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kota
Pekalongan, Kab. Grobogan, Kab.Temanggung, Kab Tegal, Kab. Demak, dan Kab.
Semarang. (A.Yahya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar