PONTIANAK - wartaekspres - Panglima Komando Daerah
Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab bersama Gubernur
Provinsi Kalimantan Barat, H. Sutarmidji mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan
Karhutla di wilayah Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Pusat, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di Balai
Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Senin
(5/8/19).
Rapat Koordinasi dihadiri juga oleh Danlanud Supadio Marsma TNI Palito
Sitorus, S.IP, MM, Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Andi Musa, Dansatrol
Lantamal XII/Pontianak, Kolonel Laut (P) Jalesjamca Jayamahe, Sekda Prov.
Kalbar, A.L. Leysandri, SH, MH, Kepala BPBD Prov. Kalbar, Christianus Lumano,
Kasrem Kolonel Inf A. Solihin, Dandim 1207/BS Kolonel Arm Stefie Janjte
Nuhujanan, S.IP.
Rapat ini digelar bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi
yang terkait dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat, sebagai bentuk
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Karhutla.
Pangdam XII/Tpr, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab menyampaikan, bahwa cetak
sawah sebagai salah satu solusi dalam pencegahan Karhutla. Agar dapatnya dalam
penentuan lokasi cetak sawah dapat dikoordinasikan bersama sehingga sasaran
program cetak sawah dapat dilaksanakan di daerah-daerah yang rawan terjadinya
Karhutla. "Sehingga masyarakat tidak lagi harus membakar saat membuka
lahan," ujar Pangdam XII/Tpr.
Kepala BNPB Pusat, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyampaikan, bahwa kepada
pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi pentahelix yang dimiliki
wilayah untuk dilibatkan dalam upaya pencegahan karhutla.
"BNPB sudah mengalokasikan dana bagi 1.512 personel satgas dengan
biaya Rp 145 ribu per hari, dengan demikian daerah harus dapat menemukan pihak
yang memiliki kapasitas atau potensi untuk membantu dalam upaya
pencegahan," katanya.
Sedangkan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, mengajak seluruh pihak terkait
dalam penanganan Karhutla untuk bekerja bersama-sama dalam upaya mencegah
terjadinya Karhutla di wilayah Kalbar. "Kita tidak bisa bekerja
sendiri-sendiri semuanya dinas terkait harus saling terintegrasi," ujar
Gubernur Kalbar. (Rls/danil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar