HMI Menuduh Bupati Tidak Netral, Ini Penjelasan Dari Pihak Pemkab Labusel

LABUSEL - wartaekspres.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Labusel siang tadi menggelar aksi demontrasi di depan gerbang kompleks perkantoran Pemkab Labusel, Jalan Lintas Sumatera Sosopan, Kamis (25/4).

Aksi tersebut berlangsung dengan berbagai tuntutan, orasi yang disampaikan oleh ketua HMI Labusel dan Koordinator Lapangan Mansur Lubis dan dikawal oleh Pihak Kepolisian,TNI dan Satpol PP.

Terpantau para mahasiswa sempat mendorong-dorong pagar komplek perkantoran Pemkab Labusel serta membakar ban bekas sambil ber-yel-yel dan berorasi meminta Bupati agar menemui puluhan mahasiswa.

Adapun tuntutan mahasiswa adalah klarifikasi dengan isu yang beredar di masyarakat yaitu terindikasi melakukan diskriminisasi kepada ASN dan honorer untuk memenangkan salah satu calon legislatif dari partai bupati sendiri.

Klarifikasi tersebut atas indikasi telah melakukan penyuapan terhadap banyak Ketua KPPS di Labusel untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon legislatif dari partai bupati sendiri.

Sementara terkait aksi mahasisiwa tersebut, pihak Pemkab Labusel melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Labusel, Zulkifli Siregar menjelaskan jika dugaan mahasiswa tersebut tidaklah benar.

“Mengenai dugaan atas pertanyaan oleh aksi mahasiswa HMI tadi, yang katanya Bupati Labusel mendukung salah satu partai, itu tidak benar, dan tak pernah bupati mengarahkan bawahannya untuk memihak ke partai atau capres tertentu,” jelas Zulkifli.

Menurut Zulkifli, jika semua ASN maupun honor yang ada di Pemkab Labusel selama ini masih netral.

“Yang pastinya kami sebagai ASN dan honorer yang ada di Pemkab Labusel tidak ada yang diarahkan ke salah satu partai, jadi kalau ada yang mengarahkan tentunya dari partai politik pasti keberatanlah,” terang Zulkifli.

“Tadi saya juga mendengar dari aksi mahasisiwa tersebut tentang dugaan bupati memberikan uang kepada ketua KPPS, itu tidak benar, tidak ada, dan itu sudah ada pernyataan dari 15 orang ketua KPPS bahwa mereka tidak ada menerima sejumlah uang, dan mereka juga mengatakan tetap netral,” kata Zulkifli. (Hendra Sitorus)