PONTIANAK - wartaekspres - Kodam XII/Tanjungpura
akan memaksimalkan program percepatan Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat
untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikan Pangdam XII/Tpr, Mayor
Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad usai bersama Forkopimda Kalbar mendampingi
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik
Indonesia, Abdul Halim Iskandar membuka Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa
(PID) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang berlangsung di Ballroom Hotel
Kini, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (4/11/19).
"Ke depan Kodam akan memaksimalkan program Desa Mandiri, karena ada
perintah dari gubernur pada tahun 2023 kami harus bisa menjadikan sebanyak 445
desa mandiri, ini tantangan dan saya yakin kita mampu dengan semua itu,
mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari menteri serta gubernur kami siap melaksanakan
program percepatan desa mandiri untuk mensejahterakan rakyat," pungkas
Pangdam XII/Tpr.
Sebelumnya, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam kesempatan tersebut
melaporkan kepada Menteri Desa dan PDTT, bahwa saat ini Kodam XII/Tpr tengah
bersinergi dengan Pemprov. Kalbar melaksanakan program Gubernur Kalbar yaitu
pembentukan desa mandiri di Kalimantan Barat.
"Kodam XII/Tpr beserta jajaran membantu percepatan proses pembangunan
desa mandiri terutama kami prioritaskan ke-63 desa dimana proses pekerjaan yang
sedang di laksanakan saat ini secara umum telah kita laksanakan prosentasinya
adalah kurang lebih hampir 90% jadi saat ini sudah tahap finishing," jelas
Pangdam XII/Tpr kepada Menteri.
Pangdam XII/Tpr menyampaikan, bahwa dalam percepatan desa mandiri di
Kalbar, Kodam XII/Tpr dalam pelaksanaanya melibatkan para Dandim, Danramil,
Babinsa jajaran beserta masyarakat di desa. Saat ini telah menunjukan hasil
yang optimal di mana dari target 63 desa ternyata dari Provinsi Kalbar telah
mencapai 87 desa mandiri ini.
Disampaikan juga bahwa Kodam XII/Tpr membangun dengan sasaran indeks
ketahanan baik kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik diarahkan pada
indikator-indikator ketersediaan misalnya poskamling, posyandu, perpustakaan,
membuka akses jalan, pembangunan jembatan, MCK, kesehatan.
"Di samping itu aspek non fisik juga kita lakukan penyuluhan wawasan
kebangsaan, bela negara, penyuluhan kesehatan, berkoordinasi dengan dinas
kesehatan hukum dan radikalisme," pungkasnya.
Sedangkan Rakor Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2019 dihadiri oleh para Dirjen Kementerian Desa dan PDTT serta Forkopimda
Kalbar. Serta diikuti dari konsultan provinsi, tenaga ahli kabupaten, Bappeda
Kabupaten, pendamping desa, dan pendamping lokal desa, serta camat dan kepala
desa se-Kalbar. (Rls/danil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar