KENDAL - wataexpress.com - Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menutup pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras (BSB), sejalan dengan telah berjalannya program tersebut 100% dan tepat waktu. Penyaluran BSB tuntas untuk seluruh wilayah di Indonesia per 31 Oktober 2020 dengan total 450.000 ton beras.
Penutupan program
ditandai dengan pelepasan spanduk paket beras pengiriman terakhir dari Gudang
Bulog Kaliwungu, Kabupaten Kendal, hari ini.
Dalam kesempatan itu,
Mensos Juliari menyapa masyarakat Kendal dan Jawa Tengah secara umum. Mensos
meyampaikan salam Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Kendal dan Jawa
Tengah.
“Salam Bapak Presiden
kepada bapak-ibu semua. Program BSB ini merupakan bagian kebijakan Bapak
Presiden untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi. Presiden
berpesan agar selama pandemi tidak ada masyarakaat yang kelaparan. Saya datang
untuk mastikan program ini bermanfaat untuk bapak-ibu,” kata Mensos Juliari,
Selasa (03/11).
Selanjutnya Mensos
menyatakan, bahwa BSB merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial
(JPS) yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial dalam menanggulangi dampak
pandemi. “Sasarannya adalah 10 juta KPM PKH seluruh Indonesia berupa beras
medium dari Bulog,” katanya.
Melalui BSB, setiap
KPM PKH mendapatkan 15 kg beras medium dari Bulog setiap bulan selama tiga
bulan (Agustus-Oktober 2020) dengan anggaran Rp. 4,5 triliun. “Dengan bantuan
ini, diharapkan KPM PKH yang sejatinya juga masyarakat dengan pendapatan
rendah, bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pandemi,” ujar Mensos
Ari menambahkan.
Dengan Program BSB
pula ada manfaat lain, yakni beban pengeluaran keluarga KPM PKH di masa pandemi
bisa dikurangi. “Jadi program dampak positifnya langsung terasa oleh KPM,”
katanya. Tidak hanya itu, BSB juga membawa efek ikutan yang luas.
Secara tidak langsung, kata Mensos Juliari, BSB membuka pasar bagi petani untuk menjual berasnya ke Bulog sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat.
Lebih dari itu, efek
domino dari program ini dirasakan juga antara lain oleh para pekerja/kuli
bongkar muat, tukang ojek, usaha penyewaan perahu, mobil/truk, pekerja dan
pengusaha angkutan barang. “Jadi BSB juga efektif menggerakkan perekonomian,"
ujarnya.
Provinsi Jawa Tengah
merupakan salah satu provinsi dengan sasaran penerima BSB sangat besar.
Penerima BSB di Jawa Tengah total mencapai 1.560.744 KPM dengan total beras
sebesar 70.233.480 kg. Untuk penerima BSB di Kab. Kendal sebanyak 39.719 KPM
atau beras sebanyak 1.787.355 kg. Adapun di Kab. Semarang sejumlah 28.730 KPM
menerima BSB atau sebanyak 1.292.850 kg.
"Saya
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan
kesuksesan penyelenggaraan BSB ini. Kepada Perum Bulog, pemerintah daerah, transporter,
para pendamping dan semua pihak yang telah membantu," imbuhnya.
Untuk penanganan
dampak Covid-19, Kemensos melaksanan program Jaring Pangaman Sosial dengan
penyaluran Bansos Reguler, Bansos Khusus, dan Bansos Tambahan.
Bansos Reguler
diluncurkan untuk penanganan kemiskinan dimana dilaksanakan sebelum masa
pandemi, yakni meliputi PKH yang menjangkau 10 juta KPM dengan aggaran Rp. 36,8
triliun. Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menjangkau 20
juta KPM dengan anggaran Rp. 43,1 trilliun.
Kemudian Bansos
Khusus diluncurkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid-19.
Penerima Bansos Khusus merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin baik
terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS yang
merupakan hasil pendataan pemerintah kab/kota.
Bansos Khusus
meliputi Bansos Sembako (BSS) Jabotabek menjangkau 1,9 juta KPM dengan anggaran Rp. 6,8 triliun dan Bansos
Tunai (BST) menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp. 32,4 triliun.
Terakhir adalah Bansos Tambahan untuk membantu KPM bansos reguler memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi. Selain BSB, bansos tambahan lainnya adalah Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH yang menjangkau 9 juta KPM dengan indeks sebesar Rp. 500 ribu/KPM sekali salur, dengan anggaran Rp. 4,5 triliun. Sumber : Biro Humas Kemensos RI (Ardhie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar