Berikan Pembekalan Umum Rapim TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Kesiapan TNI-Polri Hadapi Tantangan Dunia Digital

JAKARTA - wartaexpress.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengajak para peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 agar siap menghadapi berbagai tantangan dunia digital seperti metaverse, yang dapat mengancam keamanan, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi personel TNI dan Polri untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain. Mengingat dunia saat ini sedang menghadapi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital, yang dikenal juga dengan cyber warfare.

"Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer, karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Karena itu, TNI dan Polri juga perlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara, yang berpotensi hadir melalui dunia digital seperti metaverse, artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain," ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023, di Jakarta, Rabu (8/2/23).

Rapim TNI-Polri 2023 selain dihadiri oleh Presiden Jokowi, juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Letjen TNI (purn) Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, para Kapolda dan Pangdam se-Indonesia, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bahwa dunia pernah digemparkan berbagai kasus serangan melalui dunia digital. Pada 7 Mei 2021, misalnya, terjadi serangan ransomware yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat. Pada 9 Februari 2022 terjadi serangan sim swapping yang menargetkan korban terkenal di Amerika Serikat, pencurian tersebut diyakini mencapai USD 100 juta dalam bentuk kripto. Sementara pada 29 Maret 2022, dilaporkan serangan hacker berhasil mencuri aset kripto senilai lebih dari USD 615 juta atau sekitar Rp. 8,8 triliun dari Ronin Network, sebuah sidechain dari blockchain Ethereum.

"Tidak menutup kemungkinan kedepannya serangan serupa juga akan menyasar Indonesia. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pernah menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber (cyber attack) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada Ring-1 Istana Negara, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo. Tidak hanya dari serangan siber melalui malware, BSSN juga mendeteksi anomali sinyal elektromagnetik yang berasal dari sekitar lokasi Istana Negara terhadap Ring-1 Istana Negara, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, perang G-V siber dan informasi di dunia digital bisa lebih dahsyat dibandingkan perang fisik menggunakan kekuatan tempur militer. Dengan kekuatan digital yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional Alutsista militer. Melalui serangan digital, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tak bisa digunakan.

"Kesiapan TNI dan Polri dalam menghadapi cyber warfare yang merupakan serangan cyber yang dilakukan antar negara atau organisasi internasional untuk menyerang dan merusak komputer atau jaringan informasi negara lain melalui virus komputer atau serangan penolakan layanan, akan semakin membuat pertahanan dan kedaulatan negara kita menjadi semakin kuat. Sehingga baik di dunia maya maupun didunia maya, kita tetap berdaulat," pungkas Bamsoet. (Rls/MM)