PONTIANAK - wartaekspres - Rencana pembangunan di
Kalbar tidak boleh semuanya dibatalkan, karena ini masalah pekerjaan bagi
tenaga kerja kita yang menggantungkan diri dari pekerjaan bangunan dan
sebagianya.
Dikatakan Sutarmidji, bahwa nantinya akan disampaikan secara tertulis dan
berkonsultasi ke pimpinan Ketua Fraksi serta Ketua Komisi, karena kita harus
menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita yang mungkin kalau Covid-19
ini cepat berakhir tentu masyarakat perlu kita bantu untuk mengembalikan
kondisi perekonomian mereka.
Demikian disampaikan Sutarmidji saat Rapat Paripurna Keputusan DPRD
Provinsi Kalbar tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2019 melalui
Vidio Converence, Kamis (16/4/2020) di Data Analytic Room Kantor Gubernur
Kalbar.
"Insya Allah saya bersama Pak Wagub dan jajaran Pemerintah Provinsi
akan memperbaiki dan mengikuti semua rekomendasi yang disampaikan," ujarnya.
Dikatakannya, bahwa Pemprov Kalbar diminta untuk menyisir dan didapatkan
200 miliar untuk cadangan seandainya pendapatan berkurang, dan dipastikan transfer
dari pusat, diperkirakan berkurang antara 300 sampai 400 miliar dan ini bisa
mengganggu rencana pembangunan.
"Saya akan mengusulkan kepada DPRD nantinya kita tidak membatalkan
semuanya kecuali gedung-gedung yang belum urgen, kita hanya mengurangi Pagu
anggaran tahun ini tapi pemanfaatan anggarannya bisa ditambah waktunya,
misalkan Kementerian Keuangan kita kontrak biasa 6 bulan bisa dijadikan 1 tahun,
dan ini memerlukan pemahaman kita bersama dengan DPRD ini bisa termasuk program
multiyers. Insya Allah data-data tentang Covid-19 selalu kita update di
websaitnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar," ujarnya, (Rls/danil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar