BANDUNG - wartaekspres - Persoalan limbah
rumah tangga sampai saat ini masih menjadi salah satu pencemar terbesar di
aliran Sungai Citarum. Hari ini, Dansektor 4, 5, 6, 7 dan 8 melakukan Rapat Koordinasi
(Rakor) terkait pembangunan IPAL Komunal Dimestik di Hotel Aston Tropicana,
Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (7/10).
Dansektor yang
diundang dalam Rapat Koordinasi yaitu Dansektor 4 Kol Inf Kustomo, Dansektor 5
Kol Inf Sumarno, Dansektor 6 Kol Inf Dodo, Dansektor 7 Kol Kav Purwadi serta
Dansektor 8 Kol Inf Belyuni H.
Dengan dipandu oleh Nora
dan Witono, para Dansektor diminta untuk mempersiapkan lahan untuk pembangunan
IPAL Komunal Domestik di wilayahnya masing-masing. Untuk satu pembangunan IPAL
Komunal, diharapkan bisa menampung sekitar 100 KK, dengan luas lahan sekitar
100 m2.
”Kita harus tetapkan
lahan serta lokasi yang akan dibangun IPAL Komunal Domestik, Dansektor lebih
paham, dimana lokasi yang diperlukan adanya IPAL Komunal tersebut,” ujar Nora.
”Kami mempunyai tugas
untuk membangun IPAL Komunal, karena limbah domestik merupakan salah satu
potensi terbesar yang mencemari Sungai Citarum. Persiapan lahan ini sampai
akhir bulan Oktober, dan setiap sektor akan dibangun 2 IPAL Komunal,” tutur Nora.
Menurut Dansektor 7,
Kol Kav Purwadi, bahwa di wilayah sektor 7 sudah pernah dibangun IPAL Komunal
Domestik di Kelurahan Pasawahan. ”Dulu kami bangun itu dengan menggunakan KSM,
karena akan lebih kuat dan kokoh, mereka juga akan bertanggung jawab dengan
perawatan kedepannya,” ujar Kol Kav Purwadi.
”Silahkan dilakukan
survey ke wilayah sektor 7, di sana sudah dikelola dengan baik oleh warga
sekitar, dan itu untuk menampung limbah domestik dari dua RW,” tambahnya.
”Jadi kalau nanti di
wilayah sektor 7 akan dibangun IPAL Komunal dari KLHK, semoga pola yang
dilakukannya sama, melibatkan masyarakat, dulu disana dibangun oleh Kementrian
PUPR,” terangnya.
Sementara Dansektor 8
mengatakan, bahwa untuk mencari lokasi pembangunan IPAL Komunal, pihaknya harus
berkoordinasi dengan pihak aparat desa, jangan sampai setelah kami koordinasi,
IPAL tidak jadi dibangun, atau jatah pembangunannya dikurangi.
”Sebenarnya di tanah
BBWS juga harus bisa dibangun selain IPAL Komunal atau TPS 3R, itukan semua
untuk kepentingan masyarakat,” ucap Kol Inf Belyuni.
”Kalau sudah jelas
berapa jumlahnya, kami akan langsung berkoordinasi dengan pihak desa, karena
memang banyak sekali warga menengah ke bawah yang tidak mempunyai septitank,
malah WC pun tidak ada,” tandasnya. (Kana
Pena Sukma)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar