Oleh : Bambang Soesatyo
(Bamsoet)
JAKARTA - wartaekspres - Ketua MPR RI,
Bamsoet, mengingatkan, bahwa ragam persoalan yang terjadi, yang mengemuka dan
yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini, secara tidak
langsung menjadi masukan bagi Pemerintahan baru periode 2019-2024, termasuk
juga masukan bagi DPR RI, MPR RI dan DPD RI masa bhakti 2019-2024. Itu menjadi
bukti, bahwa masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para
pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons
aspirasi masyarakat.
Sejatinya, tuntutan
itu tak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menteri, tetapi juga
ditujukan kepada DPR RI, MPR RI, serta DPD RI. Para legislator dan senator
diminta semakin pro aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah.
Penyerapan aspirasi atau permasalahan
itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan
pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya.
Hasil kerja nyata
pemerintah dan parlemen masa bhakti terdahulu harus lebih ditingkatkan.
Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua
maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan kita.
Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi
masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD.
Konsekuensinya,
Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus
memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya,
tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua
daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti
tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang
berbeda-besa.
Papua dapat dijadikan
contoh kasus, dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah memberi perhatian
lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu
ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari
kecenderungan itu, Pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru
untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua.
Menjadi hak
prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas,
termasuk unsur partai politik (Parpol) maupun para profesional. Karena
Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor, Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu
menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok
menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat.
Menteri yang
komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap
aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri
melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri. (Bamsoet/Cecep)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar