MAKASSAR - wartaexpress.com - Bakamla RI yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kolonel Bakamla Tuti Ida Halida, ST, M.ITM, beserta jajarannya mengunjungi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, kemarin, Sabtu (11/3/23).
Kunjungan tersebut guna bekerjasama antara Bakamla RI dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam membuat Konsep Implementasi Strategi Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia secara sinergi, terpadu dan terintegrasi.
Kunjungan
tersebut disambut hangat oleh Wakil Dekan III Bidang Kerjasama, Riset, dan
Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Ratnawati, SH, MH, beserta
jajarannya.
“Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin membuka pintu seluas-luasnya bagi Bakamla jika
ingin bermitra dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebelum
melaksanakan kegiatan yang lebih intens lagi,” ujarnya.
Dalam
pertemuan tersebut turut membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah
Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH) oleh Prof. Dr. S.M.
Noor, SH, MH, dan Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH.
Foto-foto : Humas Bakamla RI
Prof.
Noor mempertegas peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah
laut Indonesia, sejarah hukum di laut Indonesia, hingga posisi ALKI bagi
keamanan wilayah maritim Indonesia.
Kolonel Bakamla Tuti Ida Halida turut memaparkan peran Bakamla sebagai Koordinator Kementerian/Lembaga pada forum di bidang keamanan dan keselamatan serta penegakkan hukum di laut. Oleh karena itu, Bakamla membutuhkan input mengenai Penjabaranan Konsep Implementasi Rencana Aksi Nasional dari Kebijakan Nasional KKPH terutama bidang Penegakan Hukum. (Humas Bakamla RI)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar