JAKARTA - wartaexpress.com - Kinerja Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (LAIP) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Republik Indonesia kembali tuai sorotan. Pasalnya, dengan anggaran yang besar, hasil yang dicapai tidak sebanding dengan anggaran yang dimiliki.
Hal tersebut
disampaikan Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM Gracia), Hisar Sihotang di ruang
kerjanya kepada awak media, Jumat (20/1).
Dikatakannya, besaran
anggaran yang diterima Direktorat LAIP penuh dengan tanda tanya. “Tahun 2021
Direktorat LAIP menerima kucuran alokasi anggaran 700 miliar lebih, namun
realisasinya 80 persen seremonial dan rapat. Sementara rakyat sedang kelaparan
akibat terpaan Covid yang berkepanjangan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan,
bahwa seyogyanya Direktorat LAIP merepresentasikan alokasi anggaran yang jauh
lebih berkesinambungan untuk kebutuhan rakyat.
“Digitalisasi itu
penting pada era modernisasi saat zaman sekarang ini. Tapi yang jadi persoalan
adalah, apakah penerapan digitalisasi yang diharapkan memperoleh hasil sesuai
target yang diinginkan dan sebanding dengan uang yang diberikan oleh rakyat?”
ungkapnya.
Hisar menduga, bahwa
program kerja Direktorat LAIP Kemenkominfo hanya sebatas lampiran kertas HVS. “Perjanjian
program kerja Direktorat LAIP dengan Dirjen Aptika jangan hanya bermuara pada
kertas HVS saja, tanpa ada bukti nyata yang menguntungkan buat rakyat,”
bebernya.
Disebutkan Hisar, bahwa
hasil pantauan terhadap anggaran LAIP yang mereka lakukan beberapa waktu
belakangan ini, bahwa kegiatan direktorat tersebut hanya menguntungkan
segelintir pihak.
“Ada beberapa kegiatan
Direktorat LAIP yang hanya berorientasi hanya kepada pihak tertentu saja, yang
memiliki kedekatan baik dengan oknum-oknum pejabat di Direktorat tersebut. Ini
ada apa?” paparnya.
Untuk itu, Hisar secara
tegas meminta aparat hukum terkait melakukan penelusuran terkait anggaran dan
realisasi kegiatan Direktorat LQIP secara menyeluruh dan profesional.
“Sesuai dengan
keinginan Presiden Jokowi, bahwa seluruh pos anggaran pemerintahan harus
berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kolega, untuk
itu, kita minta aparat hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh pos
anggaran dan realisasi Direktorat LAIP,” katanya.
Sementara itu, surat permohonan audiensi terkait pelaksanaan kegiatan Direktorat LAIP tahun anggaran sebelumnya (2021-2022) dan yang akan berjalan (2023) yang ditujukan kepada Dirjen Aptika hingga saat ini belum terealisasi. (Rls/Patar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar