PONTIANAK - wartaexpress.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri, SH. membuka secara resmi Rapat Perencanaan Teknis Forum OPD Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalbar.
Keterbukaan informasi
publik di era digital ini menuntut pemerintah untuk berperan aktif memproduksi
konten-konten positif terkait pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan guna
mengimbangi konten-konten negatif, seperti berita hoax dan ujaran kebencian.
Diharapkan dengan Undang-Undang ITE, masyarakat cerdas dalam menyampaikan
pendapat atau kritikan di media sosial dengan sopan.
Sekda Kalbar mengatakan,
bahwa kehadiran Kominfo dalam rapat ini berkoordinasi terkait implementasi
sistem, seperti operasi sistem, informatika, persandian, serta statitistik,
sehingga kominfo diharapkan lebih responsif.
“Mereka harus lebih
cepat, responsif dalam melihat pertumbuhan, perkembangan, pemaparan media, dan
terutama untuk pelayanan pemerintah. Ini yang harus diperkuat, sehingga
pelayanannya semakin maksimal,” ungkapnya di Aula Binaul Diskominfo Kalbar,
Senin (22/3/2021).
Dia berharap sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat ditingkatkan dan terencana, sehingga dapat diperhitungkan dengan baik kepada daerah masing-masing.
“Kalau masalah bicara
tentang konten itu sudah satu bagian, tapi dalam urusan pemerintahan dalam
menginput data ini yang penting, perlu dilakukan dan sumber dayanya harus
diperkuat,” harap Leysandri.
Dinas Kominfo
diharapkan dapat menjadi bagian terpenting di era digital, yang mampu
memberikan pelayanan serba cepat.
“Tentunya dinas (Kominfo)
ini harus mampu melihat seperti apa pola ke depannya dan berilah pertimbangan
kepada kepala daerah masing-masing sehingga Kominfo ini betul-betul menjadi
bagian terpenting dalam pemerintahan yang serba digital,” tuturnya.
Dalam era digital ini,
diwajibkan untuk mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Bekerja
tidak hanya dalam keadaan statis melainkan mampu berimprovisasi dengan
teknologi digital.
“Kalau kita tidak
melihat pertumbuhan atau perkembangan digital, maka kita akan ketinggalan dan
pemerintahan juga akan lebih lambat, karena pelayanan harusnya serba cepat,
serta informasi publik harus juga disampaikan dengan transparan,” jelas Sekda
Kalbar.
Dia menambahkan, bahwa
di Pemerintah Provinsi Kalbar harus ada peningkatan infrastruktur, serta sumber
daya manusia yang berkualitas agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan.
“Harus ada orang-orang
ahli di jaringan, karena dia yang akan mengatur lalu lintas pemanfaatan sarana
media yang dilakukan oleh semua aparatur yang ada di Pemprov. Kalbar. Karena
itulah IT jaringan harus ada, harus mampu sehingga tidak ada lagi bahwa kominfo
ini lambat karena sekarang ini jamannya serba digital,” tutupnya.
Dalam rapat yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kalbar, turut dihadiri Kepala Diskominfo Kalbar, Samuel, SE, M.Si, Kepala Bappeda Kalbar, Ir. Sukaliman, MT, beserta Dinas Kominfo se-Kalbar. (Rls/danil)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar