PONTIANAK - wartaexpress.com - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri, SH, membuka acara Forum Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 untuk Perencanaan Tahun 2022 dengan tema "Perbaikan Tata Kelola Investasi Perkebunan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19", yang berlansung di Hotel Ibis, Pontianak, Senin (29/3/2021).
Sekda Kalbar mengatakan,
bahwa pembangunan perkebunan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan.
Dengan semakin ketatnya persaingan menuntut seluruh pihak untuk saling
bersinergi demi mencapai produktivitas, efisiensi, dan iklim usaha yang
kondusif.
"Pembangunan
perkebunan di Kalimantan Barat dalam pelaksanaannya senantiasa diselaraskan
dengan kebijakan pembangunan pertanian secara nasional, di mana program dan
kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan untuk memperkuat sektor pertanian di
tengah pandemi Covid-19," ujar Sekda Kalbar, A.L. Leysandri.
Dia mengatakan, bahwa
saat ini sektor perkebunan kelapa sawit dan CPO (Crude Palm Oil) di Provinsi
Kalbar meningkat. Hal itu tercermin dari nilai ekspor dan harganya yang
mengalami kenaikan.
"Ini suatu yang
menunjukan bahwa kita mengikuti perkembangan ekonomi internasional, sehingga
apa yang diinginkan dunia internasional terkait dengan CPO dan pengelolaan
turunan dari pada sawit itu semakin baik. Tentunya, kita harus kelola ini juga
dengan baik," imbuh Leysandri.
Dirinya juga
menyampaikan apabila nanti pemerintah mengaitkan hal ini dengan pendapatan
daerah, penerimaan dari sektor ekspor CPR sangat menguntungkan bagi Kalbar. Produk-produk
turunan memiliki potensi pajak mencapai Rp 1,5 triliun dalam setahun.
"Oleh karena itu,
ke depan sawit ini harus menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Kita
sedang mengupayakan CSR mereka untuk membangun jalan, bersinergi dengan
pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga nanti tidak terjadi lagi konflik
yang menjadi masalah antara perusahaan dan petani," jelas Leysandri.
Ditambahkannya, selama
ini isu-isu kampanye negatif terhadap perusahaan sawit bermula dari masalah
sosial antara petani dan perusahaan. Pemerintah mengupayakan untuk menjembatani
agar terjadi kebersamaan di antara petani dan perusahaan pengolah sawit.
"Jadi, perkebunan sawit itu memang untuk menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat," tutup Sekda Kalbar, Leysandri. (Rls/danil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar