Dandim 1207/BS Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Walikota Pontianak TA. 2020

PONTIANAK - wartaexpress.com - Komandan Kodim 1207/BS (Berdiri Sendiri), menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pontianak tentang Penyerahan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun Anggaran 2020, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jl. Sultan Abdurrahman, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/3/2021).

Turut hadir dalam rapat tersebut Walikota Pontianak Ir. H. Edy Rusdi Kamtono, MM, MT, Dandim 1207/BS Kol. Inf. Jajang Kurniawan, S.IP, MM, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Leo Joko Triwibowo S.IK, Danlantamal XII/Pontianak diwakili oleh Pater Satrol Lantamal XII Letkol Laut (T) Moh Yuli Hari Agung, ST, Kajari Kota Pontianak, Ketua PN Kota Pontianak Pransis Sinaga, SH, MH, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, SH, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Nauval Ba'bud, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak M. Arif, Sekda Kota Pontianak Dr. Mulyadi serta SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono penyampaikan, bahwa refocusing dan realokasi anggaran berdampak pada berbagai sektor, terutama capaian target pembangunan tahun 2020. Refocusing dan realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Hal ini adalah imbas dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan target yang sudah ditetapkan terkendala dan harus disesuaikan, baik yang tercapai dan melebihi target maupun yang tidak mencapai target.

“Pembangunan infrastruktur saat ini masih terus berjalan meskipun ada beberapa penundaan akibat pemotongan anggaran atau target yang tidak tercapai sehingga terjadi penundaan terhadap program yang sudah dialokasikan," ujar Walikota.

"Penyesuaian ini berdampak pula pada kinerja, terutama tingkat pengangguran yang meningkat. Hal tersebut dinilai mempengaruhi investasi akibat melemahnya daya beli masyarakat. Namun demikian dari sisi tingkat kemiskinan di Kota Pontianak justru terjadi penurunan. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara angka harapan hidup juga meningkat," kata Walikota.

"Untuk mengoreksi program dan anggaran, Pemerintah Kota Pontianak melakukan pemotongan anggaran di lingkup OPD, sehingga kebijakan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian pada APBD Perubahan. Perubahan ini sifatnya penyempurnaan dan penyesuaian," pungkas Walikota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan, bahwa DPRD Kota Pontianak akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ Walikota tahun anggaran 2020. “Pembentukan Pansus tersebut adalah dalam rangka menilai kinerja Kepala Daerah selama satu tahun anggaran, mana yang sudah tercapai dan mana yang belum akan kami telaah selama satu bulan ini," ucapnya.

“Kami juga akan meminta Walikota untuk menyampaikan data-data capaian target yang sudah mencapai 100 persen maupun yang belum tercapai, setelah itu Pansus akan mengeluarkan rekomendasi. Namun sebelum itu, pihaknya akan menanyakan terkait rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun anggaran 2019 lalu apakah sudah dilaksanakan atau belum, hal itu menjadi penting karena rekomendasi ini akan menjadi satu kesatuan," pungkasnya. (Rls/danil)