JAKARTA - wartaexpress.com - Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, menegaskan, bahwa 56 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan menjadi ASN Polri.
"Bukan penyidik
tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi," tulis Mahfud seperti dikutip dari
akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (29/9/2021).
Mahfud menjelaskan,
bahwa dasar Presiden Joko Widodo menyetujui pengalihan pegawai KPK menjadi ASN
di Polri, ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
"Dasarnya, Pasal 3
Ayat (1) PP No. 17 Tahun. 2020, 'Presiden berwenang menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS’. Selain itu Presiden dapat mendelegasikan
hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13
Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014," tuturnya.
Dengan pengalihan ini,
Mahfud meminta, agar kontroversi 56 pegawai KPK tak lolos TWK bisa diakhiri.
"Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," ucapnya.
"Langkah KPK yang
melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan
Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN
juga benar," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sebanyak 56 pegawai KPK itu
akan ditarik Polri untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor)
Bareskrim Polri.
Sigit mengaku telah
berkirim surat kepada Presiden terkait keinginannya merekrut ke-56 pegawai KPK
tersebut, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan
tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya Ditpikor.
Sigit menyebutkan, permohonan tersebut mendapat respons positif dari Presiden yang memberikan surat balasan melalui Menteri Sekretaris Negara (Sesneg) yang diterima pada tanggal 27 September 2021. "Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," ungkap Sigit. (Rls/Patar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar