Menelisik Arah Pembakaran Bendera PDI Perjuangan

Opini

PURWOREJO - wartaekspres - Makna pembakaran bendera PDI Perjuangan bebarengan dengan bendera PKI sepertinya semakin menguatkan pendapat banyak pihak bahwa kaum senggol bacok itu mulai frustasi.

Menghina, memfitnah hingga tantangan benderang ingin melengserkan Presiden, tak pernah mendapat respon. Paling tidak, perang campuh yang ingin diciptakan tak pernah diladeni Presiden.

Tanpa ekspresi Presiden berjalan seolah anjing menggonggong kafilah berlalu benar-benar terwujud dalam peristiwa ini.

Lima tahun sudah dan setiap hari mereka nantangin Presiden. Dimanapun dan kemanapun Presiden berjalan, selalu dicegat dan kemudian diajak ribut.

Berhasilkah? Jangankan dijawab, ditengok dan dilihat saja, tak pernah. Mereka ngamuk, mereka brisik, presiden berlalu seolah tak pernah tahu ada keributan itu. Mereka semakin marah dan merasa dihina.

Sadar dan frustasi tak mungkin lagi dapat membuat Presiden terpeleset, membuat keributan dengan PDI Perjuangan dicoba. Bakar bendera partai bebarengan dengan bendera PKI dan sebelumnya sudah didahului dengan usaha menghina ketua partainya, harapan militan partai ngamuk ditunggu.

Kader partai ngamuk? Dengan santai Sang Ketua Umum Megawati memberi maklumat, laporkan dan proses secara hukum.

Amuk kader partai yang ditunggu tak kunjung datang, sekali lagi mereka kecewa. Sekali lagi ajakan perang campuh agar negeri ini chaos tak mendapat panggung, mereka gigit jari.

Mereka kini justru berhadapan dengan hukum dengan konsekwensi lebih jelas, bersalah dan sangsi bagi organisasi dan hukuman bagi para pelaku pembakaran.

Bagi Presiden maupun Ketum PDI Perjuangan, mereka tak pantas diladeni. Mereka hanya kroco yang ribut dengan riuh gonggongan tak bermakna. Mereka hanya pesuruh orang-orang yang kini sekarat menunggu waktu "End".

Loh koq orang lain? Tak bijak menhubungkan sesuatu yang belum jelas seolah sudah menuduh, namun demo dan dengan jelas kita saksikan ada orang membagi amplop bukanlah ciri sebuah demo karena tuntutan alamiah. Ini demo bayaran, demo pesanan, dimana yang berkepentingan justru duduk manis menunggu akibat.

TPPI, Bukopin, Jiwasraya dan kaitan dengan Bakri sedang berpanggung di pengadilan. Ada sejumlah nilai fantastis berjumlah luar biasa besar sedang menanti tampil. Jokowi sebagai Presiden dianggap tak tahu diri. Orang baru dan bukan siapa-siapa partai maupun birokrat ingin menjegal kemapanan. Jokowi harus ditumbangkan.

Tahu kasus TPPI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 37.8 triliun? Itu kasus era SBY. Di era Jokowi uang negara tersebut bisa diselamatkan sebesar Rp. 32 triliun. Atas dasar UU pencucian uang, Polri berhasil memblokir rekening bank para pihak yang terlibat.

Polri menyita Rp 32 triliun dan Rp 140 miliar dari beberapa rekening yang dicurigai mendapat keuntungan atas perkara itu, termasuk didalamnya juga menyita kilang minyak di Tuban senilai Rp 600 miliar.

Begitu juga kasus Jiwasraya yang diindikasikan telah merugikan negara sebesar Rp. 13,5 Triliun, kali ini pihak kejaksaan yang menyita asset tersangka mencapai Rp. 16 triliun.Polri dan Kejaksaan telah kembali menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi setelah sekian lama KPK seolah adalah rajanya.

Apa kaitannya? Bukan tugas kita mengkait-kaitkan, tapi pengadilan. Maka, ketika Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya, yakni Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi, tentu sangat terkait dengan keinginan dan keleluasaan jaksa mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan.

Meningkatkan status menjadi tersangka dengan bukti yang cukup, lebih mudah dimintai keterangan dibanding hanya menjadi saksi. Ini sangat terkait erat dengan kerugian luar biasa Jiwasraya terhadap pembelian saham Bakri ditahun 2006 saat Aburizal Bakrie masih menjabat sebagai Menko Kesra. Kata banyak berita, ada uang senilai Rp 4 triliun rupiah dana milik Jiwasraya diinvestasikan pada saham milik Bakrie.

Unsur kejanggalan yang menjadi titik sorot jaksa adalah, hari ini saham Bakrie hanya bernilai kurang lebih Rp. 50, padahal saat 2006 Jiwasraya diperkirakan membeli senilai Rp. 8.000 lebih.

"Loh, bukankah biasa investasi apalagi saham, kadang untung, kadang rugi? Kenapa sekarang dihubung-hubungkan?"

Sekali lagi, biar pengadilan yang bekerja. Apa dan bagaimana akhirnya nanti, pengadilan adalah tempat paling tepat. Ada saksi, ada bukti, ada tuduhan dan ada penyangkalan.

Itulah kenapa kita menjadi bertanya karena munculnya tersangka baru dan dia adalah seorang Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi.

Justru kitapun bertanya bagaimana mungkin pejabat yang bertugas mengawasi pasar modal justru berada dibalik skandal Asuransi Jiwasraya? Kita tak tahu banyak, dan tugas pengadilanlah memberi tahu kita.

Di sis lain, skandal Bukopin sebuah bank milik Grup Bosowa dan kita tahu siapa orang kuat dibalik itu. Tahun 2018, muncul kecurigaan adanya kasus modifikasi laporan keuangan yang indikasinya dilakukan oleh PT Bank Bukopin Tbk. Ada kutak katik laporan keuangan untuk tahun 2015- 2017.

Semua itu bukan tentang politik, itu tentang aktor politik besar yang sangat marah karena kebijakan pemerintah hari ini telah menyeret mereka ketempat yang tak lagi dapat diprediksi akibat kegiatan masa lalunya saat mereka berkuasa.

Bukankah kekacauan yang sedang diciptakan dan kemudian akan membuat Jokowi jatuh dapat sedikit menggeser perkara yang akan membuat nama harum mereka yang terlibat tercoreng adalah kegiatan yang setimpal?

Tak perlu kita menebak-nabak. Kita tunggu saja bagaimana pengadilan berbicara. Kita lihat saja apakah tiba-tiba akan muncul nama Said Didu sebagai saksi contohnya.

Loh koq ujug-ujug Said Didu? Bukankah saat itu jabatan dia adalah Sekretaris Meneg BUMN? Bukankah sudah seharusnya seorang sekretaris Meneg BUMN harus tahu masalah Jiwasraya?

Yang jelas Jokowi tetap akan aman, karena Trias Politika tak mengatur adanya intervensi eksekutif kepada yudikatif. Semua memiliki jalurnya masing-masing. (Yahya)