JAKARTA - wartaexpress.com - Ketua DPR RI Puan Maharani, mendorong upaya TNI-Polri membantu program Pemerintah mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sosial akibat Pandemi Covid-19. Gotong royong dari semua pihak disebutnya akan membawa Indonesia segera bangkit.
Hal tersebut
disampaikan Puan saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri
Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta,
Selasa (1/3/2022). “Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi
ini, menjadi tantangan besar bagi Pemerintah untuk dapat mengendalikan
dampaknya yang semakin meluas,” ujar Puan.
“DPR RI ikut memberikan
dukungan kepada Pemerintah untuk dapat mengambil tindakan cepat dan responsif
dalam menyelamatkan kehidupan rakyat,” lanjutnya.
Puan mengingatkan dua
agenda strategis nasional yang perlu menjadi perhatian bersama. Dua agenda
tersebut adalah PEN dan Reformasi Struktural yang menjadi tema dalam Rapim
TNI-Polri kali ini. “Kebijakan negara pada program PEN, diarahkan untuk
membantu pelaku usaha agar dapat bertahan dan tetap dapat menjalankan
usahanya,” kata Puan.
Perempuan pertama yang
menjabat sebagai Ketua DPR itu menegaskan, kegiatan ekonomi tidak boleh
berhenti seluruhnya. Sebab akan berdampak pada berkurangnya pendapatan
masyarakat dan akan menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat.
Puan juga menyinggung
soal dampak pandemi di bidang ekonomi yang terlihat dari terkontraksinya
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional
mencapai minus 2,71%.
Pertumbuhan ekonomi
Indonesia pun mulai membaik di tahun 2021 dengan angka 3,69%. Puan berharap,
pemulihan ekonomi dapat diperkuat dan dipercepat sehingga pertumbuhan ekonomi
nasional akan semakin meningkat.
“Dampak pandemi juga
dirasakan langsung oleh masyarakat usia kerja, yang terdampak Pandemi Covid-19,
mencapai 21,3 juta penduduk atau 10,3% dari usia kerja. Jumlah yang sangat
signifikan,” katanya.
Sedangkan dalam dunia
usaha, terdapat lebih dari 5 juta pelaku usaha di Indonesia mengalami tekanan
usahanya selama Pandemi Covid-19. Sehingga membutuhkan restrukturisasi kredit
di perbankan mencapai lebih dari Rp. 800 trilliun.
“Oleh karena itu,
Pemerintah dengan dukungan DPR RI, menjalankan Program PEN yang diarahkan pada
bantuan untuk UMKM, insentif perpajakan untuk dunia usaha, serta relaksasi dan
restrukturisasi kredit usaha,” tutur Puan.
Terlepas dari itu, negara
disebut tak bisa berpasrah diri dalam
menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas. Puan
mengatakan, negara harus melakukan upaya-upaya terbaik dalam rangka mewujudkan
tujuan bernegara.
“Yaitu untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia,” ungkap mantan Menko PMK itu.
Puan pun menjelaskan
berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19.
Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).
Disahkannya UU tersebut
menjadi landasan bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa
dalam memperkuat fiskal APBN untuk dapat melakukan pemulihan sosial, ekonomi
nasional serta reformasi struktural. Sehingga Indonesia tidak mengalami krisis
kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial yang dalam.
“TNI-Polri dalam
situasi menghadapi Pandemi Covid-19, khususnya dalam ikut mengawal pemulihan
ekonomi nasional dan reformasi struktural, dapat mengambil peran strategis
sesuai dengan tupoksinya,” sebut Puan.
Cucu Proklamator RI
Bung Karno itu menekankan pentingnya mengobarkan energi positif, memperkuat
semangat kerja bersama, dan gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Namun menurut Puan, masih banyak ditemukam sikap dan gerakan yang menolak
kebijakan negara. “Terdapat sekelompok masyarakat yang menolak berbagai bentuk
protokol kesehatan, menolak divaksin, karena pemikiran yang sempit,” ucapnya.
“Bahkan, dalam sistuasi
pandemi, masih saja ada kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh
dengan memanfaatkan pandemi demi kepentingan politik pencitraan, atau bahkan
melakukan penggalangan untuk mendiskreditkan kebijakan negara,” tambah Puan.
Untuk itu, Ketua DPR
mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan percaya kepada Pemerintah
yang terus berusaha memberikan upaya terbaiknya dalam melindungi rakyat di masa
pandemi.
“Apapun kebijakan
negara yang baik, tidak akan dapat berjalan efektif apabila situasi masyarakat
tidak kondusif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan
berbicara mengenai agenda nasional reformasi struktural saat ini yang diarahkan
pada tiga fokus utama, yakni pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Lalu penyediaan
infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas,
digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Serta yang
terakhir adalah institutional development berupa reformasi birokrasi dan
regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.
“Rapat Pimpinan
TNI-Polri yang sedang dilakukan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi
TNI-Polri untuk dapat mengkonsolidasikan, memantapkan dan menyelaraskan
berbagai upaya, kebijakan dan program dalam mendukung pemulihan ekonomi
nasional dan reformasi struktural,” papar Puan.
“TNI-Polri, sebagai
alat negara, agar dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan
agenda reformasi struktural,” lanjutnya.
Puan menambahkan, peran
TNI dan Polri pada program pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi sangat
dibutuhkan. Peran tersebut, kata Puan, adalah dengan menjaga situasi yang
kondusif agar seluruh kebijakan negara berjalan efektif. “Selain itu agar
masyarakat berada dalam situasi kehidupan sosial yang aman, tertib dan
tenteram,” katanya.
“TNI-Polri, dengan
semangat bersama melawan pandemi, kami harapkan dapat membawa persatuan erat
antara pemimpin dan rakyat, lalu rakyat dan pemimpinnya, serta memperkuat
energi positif kerja bersama seluruh anak bangsa,” sambung Puan.
Lebih lanjut, percepatan
pemulihan ekonomi dan sosial disebut sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh
elemen dalam mengantisipasi penyebaran pandemi, memperkuat imunitas, adaptasi
tata sosial ekonomi masyarakat yang baru, dan hidup dalam situasi
ketidakpastian Pandemi Covid-19.
Sebagai alat negara
yang sangat strategis, TNI-Polri dinilai menjadi katalisator dalam upaya
percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, yaitu dengan menciptakan kondisi yang
memungkinkan berbagai program pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan efektif.
Puan mengatakan, pembangunan nasional ke depan masih akan menghadapi berbagai
tantangan.
“Kita menghadapi
tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali/hoax, tergerusnya
nilai-nilai luhur agama, nilai luhur budaya, toleransi, tergerusnya sopan
santun, etika, bahkan mulai semakin dirasakan adanya ancaman terhadap keutuhan
bangsa dan negara,” ucapnya.
Persaingan perekonomian
global yang semakin menuntut kesiapan daya saing perekonomian nasional dan SDM
berkualitas juga disebut sebagai tantangan globalisasi yang harus dihadapi.
Puan mengatakan,
Indonesia pun juga dihadapkan pada ketidakpastian Pandemi Covid-19, beban berat
dalam pemulihan sosial dan ekonomi, dan ruang fiskal APBN yang terbatas.
Menghadapi perkembangan dan tantangan tersebut, maka dibutuhkan Kekuatan
Nasional di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
“TNI-Polri memegang
peran yang sangat strategis dalam ikut membangun kekuatan nasional tersebut,
yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan di bidang
sosial, ekonomi, budaya dan politik dapat dilaksanakan dengan efektif,” urai
Puan.
Ketua DPR berharap Rapim TNI-Polri dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif. “Dengan kerja bersama, gotong royong, TNI-Polri ikut menggelorakan energi positif yang dapat mempersatukan kekuatan kolektif rakyat membangun kemajuan Indonesia,” tutupnya. (Rls/JBR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar