JAKARTA - wartaexpress.com - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap tegas mengatasi kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Pasalnya, persoalan ini sudah terjadi berminggu-minggu, sementara para ibu rumah tangga dan sebagian pelaku usaha sudah merasa marah, karena belum ada solusi kongkrit.
Dedi Hardianto,
Sekretaris Jenderal KSBSI dalam keterangan tertulisnya menyampaikan sikap
kecewa kepada pemerintah atas kelangkaan minyak goreng. Kalau pun hari ini
ditemukan di pasar dan minimarket, harganya sudah naik tidak seperti biasanya.
Sehingga membuat beban ekonomi masyarakat Indonesia bertambah sulit di masa
pandemi Covid-19.
“Seharusnya anak buah
Presiden Jokowi jangan saling membuat alasan atas kelangkaan minyak goreng.
Tapi harus terjun melihat kondisi lapangan, agar persoalan segera teratasi,”
ucap Dedi, di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2022).
Dedi menegaskan,
kelangkaan minyak goreng ini persoalan serius dan pemerintah jangan menganggap
sepele. Sebab jutaan buruh di Indonesia juga ikut mengalami dampaknya. Kalau
harga minyak goreng naik drastis, pasti berpengaruh pada kondisi ekonomi buruh.
Apalagi di masa pandemi ini, buruh banyak terkena imbas Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK). Sebagian buruh, upah mereka ada yang dipotong perusahaan.
“Ditambah lagi, tahun
ini kebijakan upah buruh tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga
kondisi ekonomi buruh semakin dilematis,” terangnya.
Selain itu, Dedi juga
menyayangkan pernyataan Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan (Mendag) yang
dinilai tak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng. Bahkan, saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Mendag menyampaikan minta maaf atas
ketidakmampuannya melawan mafia penimbun minyak goreng.
“Bagi saya, ketika
Mendag mengatakan dirinya tak mampu melawan mafia minyak goreng, dia sedang
menunjukan sikap pengecut. Seharusnya negara tidak boleh kalah dengan
kejahatan, semua harus tunduk pada aturan hukum,” tegasnya.
Karena itu, KSBSI
meminta agar Polri segera menangkap dalang utama mafia penimbun minyak goreng.
Sebab, ulah mereka ini telah menimbulkan kegaduhan politik ditengah masyarakat.
Kalau pun ada oknum-oknum pemerintahan yang sengaja terlibat. Dedi mengatakan, Kepolisian
jangan tebang pilih, justru harus tegas.
“Kami berharap pihak Kepolisian
jangan hahnya menangkap mafia kecilnya, tapi harus dalang utamanya,” ungkapnya.
Dedi mengatakan, bahwa
buruh sangat jarang memahami tentang regulasi minyak goreng hingga
distribusinya di pasaran. Sebab urusan tersebut memang tugasnya pemerintah, namun
masyarakat hanya butuh kepastian agar tidak terjadi kegaduhan. Karena minyak
goreng itu bagian kebutuhan sehari-hari, baik di rumah tangga maupun dalam
jenis usaha.
Jadi sangat tidak
realistis, jika Indonesia dikenal sebagai negara produsen minyak sawit terbesar
di dunia, namun dalam urusan minyak goreng kok sekarang ini tiba-tiba langka di
tengah masyarakat.
“Serikat Buruh KSBSI mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi anak buahnya atas kelangkaan minyak goreng. Bagi yang tidak becus bekerja, sebaiknya diberikan sanksi tegas,” tandasnya. (AH)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar