BERAU - wartaexpress.com - Beredarnya surat kabar Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD Kaltim, menjadikan banyak pertanyaan bagi publik. Apa yang sedang terjadi di Partai Golkar.
Hal ini membuat DPC
Anak Republik Khatulistiwa (ARK) Kabupaten Berau mempertanyakan hal tersebut.
Surat yang dikeluarkan oleh DPP Golkar dengan Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021, perihal
Persetujuan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa
masa jabatan 2019-2024.
Surat tersebut berisi 4
point, khusus pada point 2 disebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
menyetujui dan menetapkan pergantian antar waktu pimpinan DPRD Provinsi kepada
Hassanudin Mas'ud, surat yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2021.
Dengan beredarnya surat
tersebut, Ketua DPC Anak Republik Khatulistiwa (ARK) Kabupaten Berau sangat
menyayangkan hal tersebut. Hal yang tak terduga dan sangat memprihatinkan,
padahal pada saat pemilihan legislatif 2019, Makmur HAPK memiliki suara 38.000
sedangkan Hassanudin Mas’ud 18.000.
"Tentu hal ini
berdasrakan hasil dari kepercayaan masyarakat terhadap Makumur HAPK. Sosok
tokoh yang dapat merangkul masyarakat dan peduli terhadap pemuda adalah Makmur
HAPK," pungkas Khoirul Mubin, Ketua DPC ARK Berau.
Entah ini adalah
persiapan politik di tahun 2024, atau apapun itu yang jelas ARK DPC Berau
meminta kejelasan dari DPP ataupun DPD Partai Golkar untuk bisa mengklarifikasi
hal tersebut.
Surat yang ditanda
tangani oleh Airlangga Hartanto dan Sekertaris Jenderal Lodewijk F. Paulus,
meminta agar surat ini bisa segera ditindaklanjuti. DPD Partai Golkar Provinsi
Kaltim agar segera memproses pergantian antar waktu pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan
Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Ini adalah
keputusan yang terkesan sepihak, karena Makmur HAPK sampai sekarang menyatakan
belum mengetahui surat pergantian antar waktu yang dilayangkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya itu," ujar Aji Kurniawan, selaku Sekertaris
ARK DPC Berau.
Selain itu, Aji
Kurniawan juga menyayangkan hal teresebut, dinilai sebagai keputusan yang
terkesan sepihak dan belum ada kejelasan yang pasti baik dari DPD Golkar Kaltim,
maupun klarifikasi dari Makmur HAPK sendiri.
"Kami berharap
agar hal ini segera mendapat klarifikasi dan penjelasan baik dari DPD Golkar
Kaltim, maupun dari Pak Makmur HAPK sendiri, biar masyarakat tidak
bertanya-tanya dan mengetahui alasan PAW tersebut," tutur Aji Kurniawan.
Makmur HAPK dinilai
sebagai sosok bapak yang sangat menyayangi masyarakatnya dan beliau adalah
salah satu perwakilan dari Kabupaten Berau.
"Tentu kami mendukung Makmur HAPK untuk terus memperjuangkan posisinya sebagai pimpinan DPRD Kaltim, karena hal ini berkaitan dengan amanah masyarakat kepada beliau. Tentu melalui mekanisme dan regulasi," tambah Aji Kurniawan. (Ganecha)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar