Masyarakat Pelaut NKRI Gelar Peringatan Day Of The Seafarer Ke-11 Penuh Khidmat

JAKARTA - wartaexpress.com - Sebagaimana sudah direncanakan semula dan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Kapolsek Metro Jatinegara meskipun di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM Mikro) dan dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Akhirnya bersyukur jika niat Masyarakat Pelaut NKRI memperingati Day Of The Seafarer ke-11 atau Hari Pelaut Sedunia ke-11 hari Jumat, 25 Juni 2021, terpenuhi sekalipun dalam keadaan sederhana dan dalam keterbatasan.

Dari poskonya di Markas YAKE, Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, yang grahanya dijadikan tempat acara, hadir sekitar 20 orang undangan sebagaimana sudah ditargetkan lebih dulu atas pertimbangan menghindari kerumunan. Bersyukur berjalan lancar dan bisa disebut sukses, yang penuh khidmat.

Dalam kata pengantar Jurubicara Masyarakat Pelaut NKRI, Teddy Syamsuri, dalam keterangannya kepada pers (25/6/2021) merupakan panggilan atas kewajiban dan tanggungjawab moral komunitas Masyarakat Pelaut NKRI untuk memperingati Hari Pelaut Sedunia ke-11 tersebut seperti tahun yang lalu. Dalam buku tamu, hadir tercatat sekitar 18 undangan tapi yang tidak isi buku tamu ada separuhnya, sehingga bisa dikatakan dihadiri oleh sekitar 25 orang.

Nampak yang hadir di luar komunitas Masyarakat Pelaut NKRI seperti Penasehat Binsar Effendi, Hasoloan Siregar, Ricardo Hutabarat, Atjeng Suhendar dan Teddy Syamsuri. Juga hadir Capt. Farhan Kambey, pengusaha Manning Agen Glen, mantan Ketua KPI Maluku Utara Malik, dan Ustadz Rizal dari Dewan Dakwah Kebangsaan Polda Metro Jaya, serta para sahabat pelaut lainnya yang tak perlu disebut satu per satu.

Kata sambutan Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi lebih menitikberatkan makna di balik peringatan Day Of The Seafarer begitu besar mengandung makna sejatinya, profesi pelaut adalah sangat penting dan strategis, apalagi luas laut dua pertiga dari luas wilayah yurisdiksi NKRI, dengan kepemilikan lebih dari 17 ribu pulau. Sehingga benar tema untuk tahun ini ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) dengan judul "Seafarer : Core of the Shipping's future" atau "Pelaut : Inti masa depan Pelayaran".

Jadwal acara yang diagendakan diawali dengan mata acara menyanyikan Lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang diiringi oleh lagu instrumentalnya dipimpin oleh Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi. Menyanyikan Lagu Garuda Pancasila, pembacaan teks Pancasila, menyanyikan Lagu Padamu Negeri, dan mendengarkan pidato Presiden Soekarno (Bung Karno) saat meresmikan Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Gunung Sahari, Ancol, yang dengan tegas menyatakan "Bangsa Indonesia Bangsa Pelaut".

Menyusul kata sambutan dari Capt. Farhan Kambey dan Muklis. Kemudian mendengarkan tausiyah Ustadz Rizal dan pembacaan doa bersama yang juga dipimpin oleh Ustadz Rizal yang juga Ketua Seknas Dakwah DKI Jakarta. Ditutup oleh Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi, dan photo bersama yang dipandu oleh Juru bicara Masyarakat Pelaut NKRI Teddy Syamsuri.

Rentetan mata acara itu jelas menampilkan idealisme, patriotisme, heroisme dan nasionalisme, karena memang Hari Pelaut Sedunia juga menjadi wajib diperingati oleh insan pelaut di Indonesia meskipun masih dilanda keluhan "Sertifikat IMO Gaji Antimo" yang sebenarnya tidak berkesesuaian hakikatnya dengan tema "Pelaut : Inti masa depan Pelayaran" yang jadi judul peringatan Day Of The Seafarer Ke-11 tahun ini.

Ketidaksesuaiannya itu justru terletak pada pemangku kebijakan yang menjadi mandatori IMO, yakni Kemenhub untuk perhatian Ditjen Hubla. Sebab bagaimana bisa pelaut Indonesia menjadi inti masa depan pelayaran manakala oknum pejabat Ditjen Hubla pikirannya terus menerus ditanami oleh penempatan posisi pelaut sebagai obyek penderita, sebagai proyek lahan basah, bahkan sebagai sapi perah. Sehingga yang dituai bukannya inti masa depan pelayaran melainkan nasib pelaut akan tetap tertinggal dan selalu termarjinalkan. Ini realistis, bukan politisasi.

Ketika pemangku kebijakan yang diemban oleh Menhub untuk perhatian Ditjen Hubla bersikap dan berperilaku masih saja seperti itu, yang kesannya feodal dan borjuis, sebagai mandatori IMO hanya hisapan jempol dan membuang-buang anggaran, dimana over supply pelaut tak pernah ada solusinya, terkesan seperti tidak ada pengaruhnya atas inkonsistensi jabatan yang disandangnya.

Lebih menyakitkan lagi, jika sejak dari dulu disebutkan oleh almarhum Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menlu yang ahli ilmu kelautan, adalah profesi Lex Spesialis, tapi oleh Kemenaker kemudian terkategori sebagai bagian yang disebut Pekerja Migran. Ini sebenarnya menepuk air dalam dulang, terkena wajahnya sendiri. Kenapa demikian? Begitu susah payahnya Mohammad Hanif Dhakiri saat menjabat Menaker mengajukan RUU Ratifikasi MLC 2006 (Maritime Labour Convention) dan disetujui Komisi V DPR dan diundangkan dengan pengesahan Presiden dalam UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim tahun 2006, yang secara eksplisit jelas bukan terkategori sebagai Pekerja Migran. Di profesi pelaut itu wajib punya sertifikat yang berdasarkan ketentuan IMO apapun klasifikasi atau jabatannya, yang justru memposisikan sebagai pekerja lex spesialis. Sehingga sebutan pelaut sama seperti pekerja migran, sangat mencederai dan bisa terkesan menyesatkan.

Dari sinilah tema Day Of The Seafarer ke-11 tahun ini menjadi paradoks, menjadi kontraproduktif, antara tema dengan realita yang dihadapi oleh insan pelaut Indonesia. Di sinilah kiranya letak visi Poros Maritim Dunia yang menjadi kebijakan pemerintah Presiden Jokowi di periode pertamanya, cenderung hanya menjadi jargon dan sebatas retorika semata. Pasalnya nampak jika pejabat pembantu presiden inginnya tetap memunggungi laut, memunggungi selat dan memunggungi teluk, karena sudah merasa nyaman dan visi Poros Maritim Dunia itupun selesai begitu saja, entah raib kemana.

Itu sebab ada planning Masyarakat Pelaut NKRI ingin melayangkan surat resmi kepada Sekjen IMO Lim Kitack atas penetapan tema Day Of The Seafarer ke-11 tahun ini tidak relevan jika harus dituruti oleh insan pelaut Indonesia. Paling tidak dan diharapkan, Sekjen IMO berkenan mempertimbangkan atas ketidakrelevanan tersebut dengan mempertanyakan kepada Menhub untuk perhatian Dirjen Hubla, kanapa kok pelaut Indonesia belum bisa menjadi inti dan berperan kunci untuk masa depan pelayaran.

"Planning tersebut tentunya akan kita Masyarakat Pelaut NKRI akan membahasnya dengan para stakeholder tokoh dan senior pelaut, serta akademisi kampus ilmu pelayaran, agar konsep planningnya tidak asal bunyi dan dibuat secara profesional, sekalipun sebatas kemampuan yang ada", ujar Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi yang masih bersama Hasoloan Siregar, Ricardo Hutabarat, Atjeng Suhendar dan Teddy Syamsuri, usai acara memperingati Hari Pelaut Sedunia ke-11 tahun ini tersebut. (Kontr/Teddy Syamsuri)