Tanggulangi Permasalahan Kemiskinan, Wabup Ciamis Ikuti Rakor Bersama TKPK Provinsi

CIAMIS - wartaexpress - Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di Jawa Barat, Wakil Bupati Ciamis, Yana D. Putra, mengikuti Rapat Koordinasi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi secara virtual di ruang ULP Sekretariat Daerah, Selasa (24/08/2021).

Turut hadir dalam Rakor tersebut, Asisten Daerah 1, Kepala Bappeda, Kepala Disdukcapil, Kepala DPMD serta para kepala SKPD terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif, menyampaikan, bahwa pada bulan Maret 2021 persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat berada di urutan 16 terendah nasional, namun jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat masih urutan ke-2 terbanyak nasional.

"Penduduk miskin Jabar dalam periode September 2016 hingga September 2019 telah terjadi pengurangan sebanyak 792 ribu jiwa dan penurunan angka kemiskinan sebesar 1.95%," ucapnya.

Sementara pada September 2020 terjadi penambahan sebanyak 812 ribu jiwa atau kenaikan angka kemiskinan sebesar 1.61%.

"Melonjaknya angka kemiskinan salah satunya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berkelanjutan dan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk," ungkapnya.

Ia menerangkan, terdapat 15 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari Provinsi. "Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah orang miskin terbanyak dan Kota Tasikmalaya dengan persentase tertinggi," terangnya.

Ferry melanjutkan, bahwa terdapat tiga pilar percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu komitmen pemerintah, konvergensi program sasaran, anggaran dan sasaran, terakhir pemantauan dan evaluasi.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menekankan masalah kemiskinan di Jawa Barat bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Provinsi saja, akan tetapi merupakan tanggungjawab semua para Kepala Daerah Kabupaten/Kota. "Kemiskinan merupakan tugas inti dari pada kita selaku pimpinan di daerah," ucapnya.

Ia menerangkan, bahwa salah satu yang menjadi faktor dari kemiskinan di Jawa Barat yaitu tingkat pendapatan rumah tangga yang rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat dan terbatasnya lapangan pekerjaan juga menjadi salah satu faktornya.

"Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah berupa pelatihan usaha, peminjaman modal serta adanya kolaborasi antar pimpinan daerah, baik Kabupaten dengan kota, atau provinsi dengan kabupaten/kota," jelasnya.

"Yang tidak kalah penting adalah para kepala daerah harus mampu berinovasi dan bereksperimen dalam mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut," tambahnya menjelaskan. (Kontr/Prokopim/Syarif)