JAKARTA - wartaexpress.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bersama Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (Amphibi) bahas keberlanjutan mangrove menjadi destinasi wisata desa serta atasi abrasi pantai pesisir melalui daring zoom meeting pada Selasa (08/02/2022).
Tampak dalam virtual
zoom meeting tersebut Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan
Infrastruktur, Parlan, Ronald Pantun, Direktur Tata Kelola Destinasi, Indra Ni
Tua, Perwakilan Direktorat Pengembangan Destinasi II, Widayanti Bandia,
Perwakilan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Imas
Masrina, Perwakilan Direktorat Wisata Minat Khusus, Nia Agmon, Koordinator
Perancangan Destinasi, Koordinator Ekosistem Pariwisata, Koordinator Manajemen
Krisis, Koordinator Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.
Sementara perwakilan Amphibi diikuti jajaran pengurus inti sebanyak 25 orang yang dipimpin Agus Salim Tanjung selaku Ketua Umum beserta Hario Damar Kepala Pusat Diklat Pajak Kemenkeu RI.
Turut pula hadir Kepala
Desa Tanjung Rejo, Selamet selaku tuan rumah saat virtual zoom berlangsung di
aula Desa Tanjung Rejo, Kades Bagan Serdang, Imran, Kades Bagan Kuala, Syafril,
Kades Desa Sentang dan Desa Bogak Besar serta Kades Pantai Mekar, Kab. Muara Gembong,
Kab. Bekasi dan para ketua Kelompok Tani KTH Amphibi 6 desa.
Pembukaan diskusi oleh
Kapusdiklat Pajak KemenKeu RI, Hario Damar menyampaikan, bahwa tujuan utama
kegiatan Amphibi adalah konservasi lingkungan, khususnya restorasi mangrove
untuk mengatasi abrasi dan kerusakan panta di pesisir yang semakin
memprihatinkan. Dimana potensi ini juga dapat dijadikan sebagai alternatif
wisata.
Hario juga menjelaskan,
bahwa kegiatan Amphibi ini sangat berhubungan dengan pemulihan ekonomi
masyarakat. “Untuk itu perlu didorong dan didukung penuh," ucap Hario.
Disamping itu, Amphibi
juga sedang mengonsepkan pola tanam mangrove di lokasi terdampak abrasi yang
telah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI).
Melalui penanaman mangrove
diharap bisa menghidupkan ekonomi masyarakat melalui berbagai usaha dan edukasi
destinasi wisata mangrove, seperti budidaya kepiting, udang, perikanan, wisata
taman labirint mangrove, kerajinan dan makanan dari bahan mangrove, seperti
batik, dodol, keripik, sirop, jus dll dan homestay di area mangrove.
“Model konservasi seperti ini bisa ditawarkan pada G20 yang akan berlangsung di bulan Oktober 2022 tahun ini," tutur Hario.
Selanjutnya diskusi
diawali dengan pemaparan Ketua Umum Amphibi, Agus Salim Tanjung yang
menjelaskan, bahwa kondisi pantai di Sumatera Utara dan pesisir Indonesia saat
ini telah mengalami abrasi yang sangat memprihatinkan. “Daratan di pesisir
pantai Sumatera Utara saat ini telah hilang hingga 500 sampai 1.000 meter. Tentunya
hal ini perlu dilakukan mitigasi seperti restorasi mangrove," papar Agus
ST.
“Di tahun 2022 ini kami
akan fokus di lokasi terdampak abrasi di 7 desa di 2 kabupaten di Sumatera
Utara dan 2 desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,” jelas Agus ST.
Selain mangrove dapat
mengatasi abrasi pantai, hutan mangrove juga dapat dijadikan daerah tujuan
wisata. Tentunya hal ini diperlukan dukungan dan kerjasama dengan
Kemenparekraf.
Salah satu desa yang
telah dilakukan restorasi dan dapat dijadikan pilot project, adalah Desa
Tanjung Rejo, Kec. Percut Eei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yaitu
Pantai Bumi Mangrove. “Desa Tanjung Rejo sendiri telah mengolah mangrove
menjadi produk, seperti dodol, keripik, batik, jus, sirop dan lainnya," ujar
Agus ST.
Oleh karena itu, Amphibi
mendorong Desa Tanjung Rejo dapat menjadi destinasi wisata, dengan produk
kerajinan yang cukup beragam. Kondisi eksisting desa juga telah memiliki
homestay. Ada 2 rumah yang aktif disewakan dan 10 lagi sedang dalam
sosialisasi.
“Kendala yang dihadapi
Desa Tanjung Rejo saat ini adalah pemasaran dan promosi, sehingga diharapkan
Menteri Parekraf dapat mendukung," ucap Agus ST.
Menjawab harapan
Amphibi untuk kehadiran Menteri Parekraf, Direktur Tata Kelola Destinasi, Indra
Ni Tua menyampaikan, bahwa Wisata Mangrove, baik yang restorasi maupun yang
sudah jadi, sudah pernah dikunjungi Menteri Parekraf.
“Menteri sangat
mengapresiasi terhadap usaha yang dilakukan masyarakat. Apalagi sesuai dengan
prinsip Community Based Tourism," ucap Indra.
Lanjut Indra mengatakan,
bahwa Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) bisa menjadi referensi dalam
mengembangkan homestay usaha masyarakat. “Cukup dengan mengoptimalkan bangunan
khas lokal dengan beberapa standar minimum yang harus disediakan," ucapnya.
“Untuk bisa
mendatangkan Menteri Parekraf adalah dengan mendaftar pada ADWI 2022, jika
dapat masuk 100/50 besar maka Menteri Parekraf dapat berkunjung dan merasakan
destinasi wisata secara langsung," jelas Indra.
Sementara perwakilan
Direktorat Wisata Minat Khusus, Nia Agmon menyampaikan, bahwa Program PEN di D6
bisa disinergikan dengan program yang dilaksanakan Amphibi, karena peruntukan
Program PEN di D6 adalah mengembangkan desa-desa berbasis ekowisata, termasuk
di dalamnya wisata mangrove.
“Mekanisme pelaksanaan,
persyaratan dan kriteria masih menunggu Juknis yang saat ini sedang dalam tahap
penyusunan. Untuk lokus, akan ditentukan melalui pengajuan proposal dengan
dikurasi oleh tim," ucap Nia.
Selain itu, program lain yang dapat disinergikan dengan D6 terdapat Program Pengemasan Produk Wisata melalui pembuatan Pola Perjalanan dan Story Telling. “Sementara untuk program regular yang saat ini dilaksanakan di D6 masih berfokus pada lokasi di 5 DSP," tutur Nia. (Red/Amphibi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar