JAKARTA - wartaexpress.com - Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur Lebaran disambut baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi III, DPR
RI Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, bahwa imbauan Kapolri ini merupakan
langkah bijak agar masyarakat nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik Lebaran
nanti.
"Saya kira imbauan
Kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik.
Itu patut dipertimbangkan,” ucap Supriansa saat dihubungi wartawan, Jumat
(6/5).
Pasalnya, menurut
Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari dengan kerja aparat Kepolisian yang
betul-betul memantau kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan
begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur Lebaran dapat dipastikan
tepat.
"Informasi
Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama
24 jam. Apalagi kali ini merupakan Lebaran yang paling ramai di semua daerah,
karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi Covid-19,”
pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi
III DPR RI Fraksi Nasdem, Taufik Basari berpendapat, imbauan tersebut sudah
tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik Lebaran, para pemudik membludak dan
terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hal ini juga dikhawatirkan akan
terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik Lebaran 8 Mei 2022 mendatang.
"Menurut saya ini
adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan
lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu
gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan
pasti terjadi,” kata Taufik.
Ketua Fraksi Nasdem MPR
RI ini menambahkan, pihaknya meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan
sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH
dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.
"Saya mengusulkan
himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi
sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO.
Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan
rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” ujarnya.
"Sementara jenis
tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari
libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang
seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan saran kepada instansi pemerintah dan
swasta, untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH)
setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan
saat arus balik.
Menurutnya, kebijakan
WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang
jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.
"Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada ,seperti online maupun work from home," kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Desa Unggasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5). (Rls/MM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar