Sinergitas Stakeholder Dalam Pemulihan Fungsi DAS Kapuas

SINTANG - wartaexpress.com - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH, M.Hum, beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM, Plt. Dirjen PDASRH, Ir. Basalamah, MM, Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang, Direktur Umum Bank Kalbar, dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kalbar di Suaka Enggang TWA Baning, Kabupaten Sintang, Kamis (25/11/2021).

Pada pertemuan ini, Sekjen KLHK mengatakan perlunya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kab/kota, dalam upaya pemulihan lingkungan dan ekonomi.

“Hal yang harus kita kuatkan adalah sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melihat landscape ekosistem yang ada di Kalbar. Ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memulihkan lingkungan dan ekonomi yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim,” kata Bambang Hendroyono.

Pemerintah akan bekerja keras untuk dapat mengembalikan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) ke pokok fungsi perlindungan, sehingga diperlukan kerja sama dengan seluruh stakeholder di pemerintahan.

“DAS dan Sub DAS Kapuas menjadi prioritas yang harus dikelola Kembali, agar memenuhi prinsip dan norma layaknya sebuah DAS yang harus dijaga. Tidak boleh ada hambatan dari atas ke bawah, harus mengalir,” ungkap Sekjen KLHK RI.

Sinergitas serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memulihkan DAS.

“Kami berharap pemerintah pusat, Gubernur Kalbar, dan pemerintah kabupaten terkait, diantaranya Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kubu Raya, bersama-sama mencari penyebab macetnya DAS dan Sub DAS, serta memulihkan kembali kondisinya,”.

Kepedulian masyarakat dalam memulihkan lingkungan juga sangat diharapkan, seperti menanam pohon sesuai dengan habitat aslinya hingga menjaga aliran sungai.

“Jenis tanaman hutan apa yang bisa membuat masyarakat ikut menjaga dan penguatan kembali waduk-waduk, serta tidak boleh ada sedimentasi tinggi pada sungai. Hal-hal seperti itu yang harus dibenahi. Kita juga harus menanam kembali pohon sesuai dengan habitat asli,” jelas Sekjen KLHK.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar mengatakan negara perlu mengevaluasi konsesi lahan perkebunan sawit. Dari 2,7 juta hektar lahan, hanya 1 juta hektar yang ditanami. “Hutannya sudah tidak ada lagi. Hal ini harus dievaluasi. Jika perlu, negara menarik kembali dan dihutankan,” ucap H. Sutarmidji.

Orang nomor satu di Kalbar juga mendukung penuh upaya pemulihan lingkungan seperti yang dikatakan Presiden RI.

“Saya mendukung 1.000% apa yang dikatakan Presiden mengenai pemulihan lingkungan dengan memperbaiki daerah tangkapan hujan. Tujuh puluh persen DAS Kapuas sudah rusak, salah satu cara memperbaikinya dengan penanaman kembali melalui pembibitan,” ujar Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam percepatan penanaman pohon, Gubernur meminta pemerintah kabupaten setempat memiliki aplikasi yang dapat mengatur lingkungan dan ekosistem agar bisa terdata dan tertata dengan baik.  (Rls/danil)