Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Mendagri, Togap Simangunsong, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, serta para walikota anggota Apeksi.
Kegiatan dimulai pukul 16.30 Wita dibuka dengan Tarian Mahligai dan ditandai dengan mulai berlayarnya kapal yang sebelumnya sandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi
Bima Arya Sugiarto menyampaikan, bahwa kehadiran para walikota di atas kapal
yang mengarah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, maka dipastikan bahwa walikota
se-Indonesia mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Ini artinya, seluruh walikota siap untuk menjemput pusat baru peradaban nusantara di Kalimantan Timur. "Tapi Apeksi, seluruh walikota insya Allah mendukung IKN dengan catatan, pembangunan IKN juga menguntungkan seluruh Kalimantan. Sembilan walikota harus dapat berkahnya juga," ungkap Bima Arya saat menyampaikan pidato akhir tahun Ketua Dewan Pengurus Apeksi.
Terbangunnya IKN jadi simbol kota modern berkelanjutan yang menginspirasi 98 kota di seluruh Indonesia. "IKN juga harus mau dan mampu untuk belajar dari tanda kutip, kegagalan Jakarta dan sekitarnya dalam membangun mega cities yang terintegrasi dan ramah lingkungan," tegasnya.
Ia juga menyatakan
Apeksi mendukung IKN dengan catatan semua didengar, dilibatkan. Tak hanya walikota,
tapi juga warga maupun komunitas anak-anak muda.
"Karena kalau bicara 2045, saat itu anak-anak muda yang akan memegang amanah untuk mengendalikan negara kita tercinta. Jadi kita titipkan ibukota ini kepada anak-anak muda nanti," ungkapnya.
Adapun Pemerintah Kota,
mengacu undang-undang pemerintahan daerah, jelas patuh atau ikut keputusan
pemerintah pusat. "Kita dengar, kita jalankan dan kita taati,"
tuturnya.
Pemerintah Kota menjadi
bagian dari pemerintah pusat. Sehingga kebijakan pemerintah pusat akan terus
dikawal. Namun walikota yang dipilih rakyat memegang amanat dan mandat dari
rakyat. Sehingga aspirasi 98 walikota, jika berkaca ke belakang ada banyak
catatan.
"Kita tentu siap
mengawal program prioritas pemerintah. Pertama terkait persoalan honorer yang
harus selesai. Lalu banyak persoalan lainnya yang harus kita kawal. Tentu kita
tidak mau pemerintah pusat menutup mata terhadap berbagai catatan yang ada di
lapangan," ungkapnya.
Ia pun mengajak para anggota Apeksi menyuarakan kepada pemerintah pusat, memasuki tahun politik ini, agar tetap konsisten dan membumikan gagasan presiden dalam aturan-aturan teknis. Ia berharap seluruh pihak di pusat tetap mendukung dan konsentrasi agar tak berdampak ke daerah.
"Ini karena kami
mengemban amanat rakyat. Warga tentu mengharapkan agar yang terbaik bagi mereka
bisa dipenuhi kita semua," tandasnya.
Ia pun, pada kesempatan
tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Dewan Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam
yang mengagas pertemuan istri-istri anggota Apeksi.
"Terima kasih kasih atas kebersamaannya. Tahun depan, mungkin tidak semua dari kita akan kembali berkumpul. Namun siapapun yang ditunjuk nantinya bisa tetap melanjutkan apa yang diperjuangkan bersama," tandasnya. (Diskominfo/cha/mgm)





Tidak ada komentar:
Posting Komentar