Seklem STTAL Mengikuti Rakorwas Inspektorat TNI dan Kemhan TA. 2021

SURABAYA - wartaexpress.com - Sekretaris Lembaga (Seklem) Pendidikan STTAL, Kolonel Laut (KH) Dr. Adi Bandono, M.Pd, mewakili Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil, M.Tr.Opsla, di Rupat Gedung Soewarso, Kampus STTAL Bumimoro, Surabaya, mengikuti secara Virtual kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat TNI dan Kementerian Pertahanan RI TA. 2021, yang dibuka oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, di hadapan para pejabat Mabes TNI/Kasum TNI, Irjen Kemhan, Irjen TNI, para Irjen Angkatan serta peserta Rakorwas secara tatap muka dari Aula Gatot Subroto, Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, Rabu (9/12/2021).

“Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat TNI dan Kementerian Pertahanan RI diselenggarakan dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja pengawasan tahun 2021 serta meningkatkan sinergitas dan profesionalitas  APIP guna mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya dalam sambutan awal Panglima TNI.

Tema Rakorwas Inspektorat TNI dan Kemhan RI tahun ini adalah "Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Rangka Menuju New Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan TNI/Kemhan", dan yang menjadi sasaran adalah tercapainya pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tercapainya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen TNI/Kemhan TA.2022, serta terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang dibangun Inspektorat TNI/Kemhan dengan Instansi terkait (KemenPAN RB, BPK dan BPKP) untuk mendukung tugas pokok jajaran Inspektorat.

Seperti diketahui bersama, pengarahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengawasan Intern pemerintah tahun 2021, mengingatkan beberapa hal, antara lain peran utama pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien dan yang terpenting tercapainya target yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan tiga hal penekanan Presiden RI di atas, APIP dituntut adaptif untuk mengawal akuntabilitas dan memberi value kepada organisasi di tengah perubahan. APIP harus mampu memberikan informasi bernilai bagi pengambilan keputusan ditingkat yang lebih strategis, memberikan solusi dini bagi permasalahan yang dihadapi organisasi serta tangkas mengantisipasi risiko dan merekomendasikan mitigasi risikonya.

Kita patut bersyukur bahwa yang ketiga kalinya laporan keuangan Kemhan/TNI mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut mulai tahun 2018, 2019 dan 2020. Hasil evaluasi oleh Kementerian PAN RB RI terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 2020 memperoleh peningkatan nilai 69,11 kategori baik (B) yang pada tahun sebelumnya nilai 63.56 serta hasil evaluasi pelaksanaan RB TNI TA.2020 mendapat nilai 71,67 yang pada tahun sebelumnya mendapatkan nilai 68,18, sedangkan kematangan SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan TNI dengan nilai 3 dari nilai maksimal 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP TNI berkewajiban melaksanakan peran pengawasan pada lingkup Satker TNI, antara lain melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan pelaksanàn sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif pada proses pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Kewajiban tersebut dilakukan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (WTA), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Itjen TNI selaku aparat pengawas internal yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI, harus dapat mendampingi satuan-satuan atau satker lingkup TNI, serta melakukan pengawasan atas kegiatan yang berorientaai pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan negara.

Selain diisi dengan pembekalan oleh Irjen TNI, juga dilaksanakan ceramah dan tanya jawab oleh narasumber dari BPKP dan Kemenpan RB serta penyampaian hasil sinkronisasi PKPT di lingkungan Kemhan/TNI TA.2022. (Rls/danil)