Oleh : Juson Simbolon
JAKARTA -
wartaexporess.com -
Kata demokrasi mungkin tidak asing lagi bagi kita. Dalam pengertian yang sangat
dasar adalah berasal dari kata Demos dan Kratos atau lebih umum dikenal dalam
bahasa Indonesia Rakyat Kuasa, atau lazim juga disebut “rakyat berkuasa”
Demokrasi pertama
muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena.
Negara Athena dikenal memiliki ciri intelektual yang sangat terbuka. Maka
Athena menjadi pusat perkembangan pemikiran dunia. Berbeda dengan Sparta, yang
akrab dengan doktrinasi militerisme dalam sejarah perkembangan masyarakatnya.
Demokrasi pertama
sekali pada 507-508 SM di bawah pimpinan Cleisthenes yang berpusat di Athena.
Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Demokrasi menjadi semacam
model politik yang paling tepat di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Walaupun
hingga kini, pemerintahan atau bentuk negara monarki masih tersisa di beberapa
negara.
Jika kita kembali ke
pengertian dasar Demokrasi, maka semestinya peran dan kekuatan utama dalam
bernegara dalam sistem demokrasi adalah rakyat sendiri. Tetapi jika kita
melihat perkembangan politik saat ini, demokrasi menjadi jargon yang secara
sembunyi-sembunyi atau terang-terangan hanya jargon kelompok kecil elit negara
menguasai suara rakyat.
Bagaimana mereka (elite
politik) menguasai suara rakyat adalah dengan merusak sistem dan tata nilai
dalam demokrasi itu sendiri. Mereka membeli dan membangun mentalitas “beli
suara rakyat” dalam setiap momentum politik (politik uang). Situasi dan tingkah
polah elit politik ini dalam jangka panjang menimbulkan mentalitas kita tanpa
adab dalam berdemokrasi. Melahirkan mentalitas “Wani Piro” dalam setiap pesta
demokrasi.
Contoh kerusakan besar
dalam peradaban kita yang terjadi adalah, meski pada awalnya suku di Nusantara
bersifat masyarakat kolektif, namun faktanya kontradiktif dengan kenyataan saat
ini. Kemampuan bermusyawarah untuk mufakat dalam konteks kerja-kerja perubahan
semakin menurun dan melemah terus secara konsisten. Justeru bangsa barat
sebagai masyarakat individualistik berhasil membangun peradaban demokrasi di
beberapa negara.
Apalagi sejak memasuki
era demokratisasi pasca reformasi 98, sampai kini Indonesia malah fase
demokrasi Tuna Adab. Demokrasi tuna adab tersebut adalah sistem politik kita
memproduksi monster politik uang di segala bidang. Politik rakyat “wani piro”
tanpa adab ini terus merangsek masuk ke seluruh sektor kehidupan masyarakat,
sampai sukses tembus ke dinding-dinding rumah ibadah, pemuka agama hingga
anak-anak muda harapan bangsa kedepan. Demokrasi tuna adab ii menjadikan
masyarakat bermental koruptif, politik dagang suara dimanapun kita berada.
Situasi ini tidak hanya
terjadi di lingkaran elit politik. Tidak juga hanya di lingkaran partai dan
lembaga-lembaga negara. Di lingkaran kelompok relawan sendiri sebagai antitesa
dari politik partai juga beberapa individu sudah mulai terjangkiti mental
demokrasi tuna adab, yang diajarkan oleh elit politik selama ini.
Apakah situasi ini akan
terjadi di Forum Relawan Kang Dedi Mulyadi? Ini pertanyaan kritis. Yang anda
harus jawab jujur dalam diri sendiri. Saya tidak akan mengenalisir itu terjadi
secara masif. Tetapi saya percaya, bahwa hanya dengan proses yang konsisten
yang akan membuktikan mana Tahu, mana Tempe dan mana Oncom.
Pesan saya, tetaplah
punya adab dalam berdemokrasi. Sebab kita ingin relawan itu bukan kumpulan
penerima amplop sehabis acara. Tetapi mereka yang memilih berfikir secara
mandiri, respek satu dengan yang lain. Serta paham bahwa pilihan adalah yang
harus diperjuangkan. Bukan ditunggu bagai rembulan dalam siklus tata surya.
#KDMcapres2024. #Capres2024. #KangDediMulyadi. #KDM. #ForKDM. (Pena Sukma)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar