MANADO - wartaekspres - Badan Keamanan Laut
(Bakamla) RI Kamla Zona Maritim Tengah mengikuti kegiatan Diskusi Penguatan
Kapasitas Personel TNI/Polri dan Instansi Terkait dalam Rangka Mendukung
Penanggulangan Terorisme di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Penanggulangan Teroris (BNPT) ini
berlangsung di salah satu hotel Manado, Rabu (11/3/20).
"Wilayah Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah rawan dalam
perlintasan barang maupun pelaku terorisme, wilayah ini berbatasan langsung
dengan Filipina, dimana jaringan teroris di wilayah perbatasan ini diantaranya kelompok-kelompok
teror yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf, Maute dan Jamaah Islamiyah
sejak kekalahan ISIS di Irak dan Suriah, mereka mulai memindahkan pusat
aktivitasnya ke berbagai wilayah dimana salah satunya adalah Marawi, Filipina
Selatan sehingga menjadikan wilayah tersebut dan sekitarnya menjadi rawan
aksi terorisme," ujar Deputi Bidang Penindakan & Pembinaan Kemampuan
BNPT Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, SH, M.Hum, saat membuka kegiatan diskusi.
Terkait pelaksanaan penanggulangan terorisme di laut, Kamla Zona Maritim
Tengah melaksanakan patroli secara berkala dengan melibatkan unsur kapal
patroli sebanyak dua unit yang beroperasi di wilayah perairan Laut Sulawesi
hingga ke Selat Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu juga, pertukaran
informasi lintas instansi terkait dilakukan untuk mengatisipasi kegiatan illegal
fishing yang juga berpotensi menyelundupkan benda mencurigakan maupun senjata
api dari perairan Filipina Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kabid Operasi (Kabidops) Zona Maritim Tengah,
Kolonel Bakamla Ahmad Muharam mengatakan, bahwa perlunya peningkatan koordinasi
yang ketat dan sinergi antar pemegang kebijakan (stakeholder) terkait
penanganan terorisme antara aparat yang berwenang di darat dan aparat yang
berwenang di laut untuk meminimalisir bentuk kejadian dan ancaman terorisme di
laut baik dalam bentuk penculikan-penculikan yang kerap terjadi dilakukan oleh
Abu Sayyaf Grup (ASG) maupun jalur perlintasan para pelaku terorisme melalui
jalur laut.
Garis besar kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah
menyeimbangkan pendekatan lunak (soft approach) dan keras (hard apporoach).
Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018, pendekatan lunak difokuskan pada upaya
pencegahan yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi dan
kontra radikalisasi. Terkait pendekatan keras (hard approach), Indonesia
memfokuskan pada penegakan hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi
Manusia (HAM).
Acara diskusi yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Teroris (BNPT) ini
berlangsung selama 2 hari (11-12 Maret 2020), dan dihadiri oleh 120
peserta, terdiri dari personel Kamla Zona Maritim Tengah yang diwakili oleh
Kabid Operasi (Kabidops), Kolonel Bakamla Ahmad Muharam beserta 5 Perwira dan 2
Anak Buah Kapal, perwakilan dari Lantamal VIII, Kodam XIII Merdeka, Lanud
Samratulangi, Polda Sulut, Kesbangpol Sulut, Kanwil Bea Cukai Manado, Kemenkumham,
Pelindo serta pihak Angkasa Pura Manado. (Humas
Bakamla RI/Indonesian Coast Guard)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar